Komisi III DPRD Samarinda Dorong Pemkot Gelar Lelang Dini untuk Percepatan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie menyampaikan bahwa pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi berjalan sesuai dengan program.

Saat ini telah ada pengerjaan proyek yang diselesaikan secara langsung dalam tahun anggaran berjalan dan ada yang harus dilanjutkan atau dikerjakan di tahun berikutnya.

Termasuk yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka penanganan banjir.

"Jika kita bicara penanganan banjir, hal itu tidak bisa separuh-separuh, harus terkoneksi semua. Nanti di 2023 akan cenderung melanjutkan kegiatan yang belum selesai di 2022," Ujar Novan.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Harap Program Pemerintah Bisa Dirasakan Masyarakat

Lebih lanjut ia mengatakan salah satu sebabnya adalah APBD Kota Samarinda terbatas, sehingga ada sejumlah program yang akan dilanjutkan pada 2023.

Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa kendala terkait serapan anggaran.

Saat ini serapan anggaran pembangunan telah di angka 50 persen.

"Realisasi anggaran fisik, pada saat hearing Agustus lalu sudah masuk di angka 50 persen, karena kendala kemarin adalah masalah asistensi dan lain-lain. Tentang kondisi lelang juga sudah selesai," terangnya.

Baca juga: Cuaca Samarinda Hari Ini, Waspada Hujan Berpotensi Turun pada Pagi dan Malam

Berdasarkan laporan PUPR, ia mengatakan sudah 100 persen proyek yang terlelang.

Sehingga sampai akhir tahun 2022 tinggal kontrak dan pelaksanaan fisik.

"Lelang kita, di Agustus itu laporan dari PUPR sudah 100 persen terlelang," ujarnya

Ia meminta Pemkot Samarinda untuk melaksanakan lelang lebih awal seperti di Kementerian PUPR RI.

Baca juga: Jadwal Salat Wilayah Kaltim Hari Ini, Balikpapan, Samarinda, Mahakam Ulu, Bontang, Penajam

Dengan demikian hal ini akan mendorong dan mempercepat proses pembangunan.

"Contohnya pada APBN, diketuk pada bulan September-Oktober, ada lelang dini di Desember. Sehingga tahun berikutnya, bulan Januari hanya menunggu pejabat yang menduduki, setelah dilantik pelaksanaan bisa berjalan," ucapnya.

Sebab jika bisa terlaksana, akan ada waktu yang lebih panjang dan proyek bisa selesai lebih cepat dan tepat.

"Realisasi anggaran yang cepat maka manfaatnya bisa dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat," pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.