Sekjen PDIP Ungkap Sosok Capres Pilihan Megawati, Rencana Diumumkan Juni 2023

TRIBUNKALTIM.CO- PDI Perjuangan saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia dan memiliki rekam jejak kuat.

Namun demikian, PDI Perjuangan baru akan mengumumkan sosok capres yang akan diusung pada Juni 2023 mendatang. 

"Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas bulan Bung Karno," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto  pada Senin (10/10/2022).

"Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika. Kiai Ma'ruf itu diputuskan (capres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin.

Itu Kiai Ma'ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu," tambah dia.

Baca juga: Jokowi Bocorkan Pembicaraan dengan Megawati Soal Capres PDIP di Pilpres 2024?

Baca juga: Makna Tawa Prabowo Subianto Komentari Majunya Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024

Baca juga: PKS Ingin Pasangan Capres Lebih Dua di Pilpres 2024, Jalin Komunikasi Dengan NasDem dan Demokrat

"Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang dan kuat," kata dia.

Tidak hanya itu, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif.

Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen," katanya.

"PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia," kata Hasto dalam diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024," lanjutnya.

Pemimpin itu yang memiliki ideologis, memiliki kemampuan teokratis, memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan kuat.

Pemimpin itu juga harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik.

Maka, kata Hasto, jangan sampai terjadi lagi "tsunami" politik pada tahun 2014 yakni saat Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif.

Selain itu, juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen," jelas Hasto dalam siaran persnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Banyak Kader NasDem Kecewa Usai Usung Anies Jadi Capres