Mata Lokal Memilih
Sindir Nasdem dan Pencapresan Anies Baswedan, PDIP Singgung Prioritas Jokowi dan IKN Nusantara
Sindir Nasdem dan pencapresan Anies Baswedan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto singgung prioritas Jokowi dan proyek IKN Nusantara Kaltim.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Deklarasi Partai Nasdem yang menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden ( capres ) menjadi sorotan sejumlah pihak.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP tidak mencampuri kedaulatan partai lain terkait pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 mendatang.
Namun Hasto Kristiyanto menilai ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan oleh salah partai politik pengusung Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) termasuk salah satunya terkait IKN Nusantara, Kaltim.
Diketahui Partai Nasdem adalah salah satu partai koalisi Pemerintah.
Secara resmi, Nasdem telah mengumumkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
Menurut Hasto, salah satu etika yang mengikat partai pendukung adalah mendukung kebijakan Presiden Jokowi.
Senin (10/10/2022), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Fisipol UGM mengatakan, "Prinsipnya PDI Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, mau mencalonkan siapa.
Hanya saja untuk parpol pengusung Pak Jokowi, itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan dukungan itu diberikan selama lima tahun."
Baca juga: Sekjen PDIP Sindir Pencapresan Anies, Politisi NasDem: Dia Itu Siapa
Selanjutnya, Hasto menyampaikan skala prioritas Jokowi.
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, saat ini Presiden Jokowi menempatkan skala prioritas dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina.
Sehingga seluruh partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut.
Selain itu, prioritas lainnya adalah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara Kalimantan Timur.
Dia menilai jangan sampai partai pendukung Jokowi mengusung sosok yang memiliki kebijakan berbeda.
"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda.
Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," tegasnya.
