EKSKLUSIF - Prinsip Hanura, Syarifuddin Oddang: Mewakili Rakyat tak Perlu Harus Menunggu Pemilu 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2024 masih menerapkan sistem parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Sistem ambang batas parlemen membuat sejumlah partai politik tak bisa meloloskan wakilnya di DPR RI di Pemilu 2019, termasuk Partai Hanura.

Partai politik harus memenuhi syarat minimal perolehan suara nasional untuk bisa menempatkan wakilnya di Senayan.

Tak lolosnya Partai Hanura di Senayan pada 2019, dinilai Ketua DPC Hanura Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, tidak terlalu berpengaruh.

"Kami di Balikpapan maupun teman-teman yang lain secara nasional, memang kalau pengaruhnya ya ada, karena pada saat kita berbicara di tingkat DPR RI itu kan tidak ada (wakil), tapikan di tingkat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten kota, (wakil) kita ada hampir semua kabupaten kota," Syarifuddin Oddang dalam bincang Tribun Kaltim Series "Orkestra Hanura" pada 13 September 2022 lalu.

Baca juga: Maju Pilkada Serentak 2024, Partai Hanura Kutai Barat Rayu PDIP Berkoalisi 

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Parpol Non Parlemen, PSI Berada di Bawah Perindo dan Hanura

Lalu bagaimana strategi Hanura di pemilu 20204 ini, berikut petikan wawancara eksklusif dengan Syarifuddin Oddang.

Apa perbedaan persiapan Hanura menghadapi Pemilu 2019 dan 2024?

Di Pemilu 2019 kemarin kan tidak lolos parlemen threshold, tidak ada (wakil) kami di DPR RI.

Tapi di DPRD Kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia hampir 900 (kami ada wakil).
Sehingga kami harus mempersiapkan dari nol yaitu verifikasi kemudian pendaftaran (untuk Pemilu 2024).

Alhamdulillah lolos di pendaftaran sekarang kami akan mempersiapkan diri untuk verifikasi faktual.

Berarti ada kerepotan yang lebih dibandingkan 2019?

Kalau kerepotan tidak juga, karena dari awal memang anggota-anggota itu sudah ada yang dipersiapkan untuk masuk di keanggotaan pengurus.

Apakah tetap memakai nama Hanura atau ada tambahan atau berganti logo di 2024 ini?

Saya kira sudah jelas bahwa tidak ada pergantian karena di Undang-undang juga tidak ada seperti itu dan kami sudah lolos kemarin di dalam pendaftaran dan tetap menggunakan logo itu.

Semangat baru apa yang akan dibawa Hanura di 2024?

Yang pertama adalah harapan kami bahwa, kami dari Hanura khususnya Balikpapan ini tetap eksis di Kalimantan Timur secara nasional, bahwa kami akan tetap mendampingi masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat.

Hanura tidak lolos parliamentary threshold di 2019, apakah ini mempengaruhi secara psikologis pengurus-pengurus di daerah terutama Balikpapan?

Saya kira tidak. Kita sadari bahwa ada tiga tingkatan di dalam sistem politik kita yaitu tingkat kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI.

Kalau berbicara mempengaruhi, inilah tantangan bagi kami ke depannya, mampukah masuk ke dalamnya.

Artinya begini, Kami di Balikpapan maupun teman-teman yang lain secara nasional, memang kalau pengaruhnya ya ada, karena pada saat kita berbicara di tingkat DPR RI itu kan tidak ada (wakil), tapikan di tingkat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten kota, (wakil) kita ada hampir semua kabupaten kota.

Apa yang membuat Hanura bisa sukses menempatkan wakilnya terutama di DPRD Balikpapan, provinsi maupun di kabupaten kota lain?

Kalau kami sejak berdirinya Hanura di 2006, kemudian masuk di kancah politik untuk berkompetisi 2009, kami ada rumusan-rumusan.

Yang pertama, kami selalu membangun komunikasi pada masyarakat. Ada harapan-harapan apa sih (di masyarakat), sehingga itulah yang selalu kami evaluasi.

Lalu pendampingan kepada masyarakat karena tuntutan masyarakat setiap daerah itu berbeda sehingga di sinilah dituntut kemampuan kita, insting kita untuk sama-sama bagaimana masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya.

Bagaimana komunikasi yang dijalankan Hanura di kota Balikpapan?

Kalau kami sesungguhnya kan bukan mengatakan lima tahun memanaskan mesin dan sebagainya.

Sejak kami masuk di Hanura kemudian duduk di parlemen selalu kami bangun komunikasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat di bawah.

Jadi kalau mengatakan sosialisasi saya juga bingung, apa sih yang disosialisasikan karena setiap saat kami di Balikpapan dipanggil baik dari kelompok atau komunitas masyarakat yang terkait dengan masalah pendidikan, olahraga, dan lain-lainnya, pasti datang.
Artinya pendekatan yang dijalankan Hanura itu secara informal?

Iya, kan itu sebenarnya kita mewakili masyarakat. Kalau mewakili baru terputus komunikasi itu salah menurut saya.

Jadi harus selalu terbangun komunikasi sehingga jika mungkin masyarakat ada penafsiran yang beda dengan kebijakan pemerintah perlu kita luruskan karena kita ini negara hukum.

Dengan bertatap muka, komunikasi, diskusi itu mungkin bisa terpecahkan. Itu menurut saya sehingga tidak perlu menunggu 2024, tapi setiap saat adalah kewajiban kita karena kita mewakili rakyat.

Siapa pemilih loyal dari Partai Hanura?

Sekira masyarakat itu kan, kalau mengatakan siapa pemilih hampir semua sih.

Nyatanya kan kemarin kami secara pribadi di dapil saya tiga ribu lebih suaranya, berarti masyarakat ini kan harus saya tuntun terus jangan sampai kami sudah dipilih lantas kami lupa diri.

Berarti strategi yang dijalankan oleh partai hanura ini bottom-up?

Iya, dari bawah. Kan kita ini kuncinya hanya satu kami mewakili masyarakat. Masyarakat itu tuntutannya apa?

Pemenuhan kebutuhan mereka. Nah ini kita bisa melihat komponen-komponen yang mana di masyarakat itu.

Apakah strategi yang sama akan tetap dijalankan di pemilu 2024 ini?

Tergantung. Sekarang masyarakat ramai dengan ‘bagaimana pak saya ini banjir di sini'. Harus kita bangun suatu komunikasi dua arah.

Salah satunya mungkin dengan masyarakat yang mengeluhkan.

Baru-baru ini kan, itu lagi isu (yang ramai, banjir). Bukan isu, tapi kenyataan di Balikpapan.

Kemarin kami mencoba membangun komunikasi dengan OPD-OPD, bagaimana solusinya dan bagaimana pembiayaannya kan gitu.

Di balik itu juga harus kita tuntun, berikan komunikasi kepada masyarakat bahwa tidak semua (penanganan banjir) itu dibebankan kepada pemerintah.

Jadi ada hal-hal tertentu yang kita harus kaji langsung turun ke lapangan. (TribunKaltim.co/m31/Bagian 1)