Berita Penajam Terkini
Bangun Kantor Bapenda dan BKAD Penajam Paser Utara Butuh Biaya Rp 35 Miliar
Lebih jauh dijelaskan Riviana bahwa SKPD di Penajam Paser Utara, yang belum memiliki kantor dan terpaksa menempati gedung lain milik pemerintah daerah
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Penajam Paser Utara (PPU), mengusulkan pembangunan beberapa gedung kantor bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Penajam Paser Utara pada 2023 mendatang.
Beberapa yang diusulkan yakni gedung kantor untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Diusulkan pula pembangunan gedung untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Juga untuk Dinas Pemadam Kebakaran, dan gedung untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Baca juga: Bapenda Kaltim Catat Penerimaan Pajak Kendaraan Dari Program Pemutihan dan Diskon
Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Penajam Paser Utara, Riviana Noor, bahwa sejauh ini belum diketahui pasti berapa gedung kantor yang akan dibangun pada 2023 mendatang.
Namun, dalam pembahasan terakhir dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa untuk kantor Bapenda dan BKAD, telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunannya di 2023.
"Belum tahu yang mana yang dialokasikan anggarannya di tahun 2023, karena pembahasan terkahir baru Bapenda dan BKAD yang sudah teralokasi," ungkap Riviana pada Kamis (20/10/2022).
Selanjutnya, usulan pembangunan gedung kantor lain kata Riviana akan kembali dibahas dalam waktu dekat.
Baca juga: Upaya Meningkatkan PAD Kalimantan Timur, Bapenda Kaltim Gandeng Pelaku Startup
Dari seluruh usulan pembangunan, harapannya agar bisa diakomodir, demi meningkatkan kinerja para pegawai.
"Senin akan ada pembahasan lagi infonya," lanjutnya.
Lebih jauh dijelaskan Riviana bahwa SKPD di Penajam Paser Utara, yang belum memiliki kantor dan terpaksa menempati gedung lain milik pemerintah daerah masih cukup banyak.
Diantaranya, Bapenda, BKAD, DP3AKB, Kesbangpol, Disdikpora, Disperkim, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Perdagangan dan lainnya.
Usulan untuk pembangunan dilakukan secara bertahap. Riviana juga memastikan, upaya akan terus dilakukan, hingga semua bisa terpenuhi.
"Masih banyak yang belum punya kantor sendiri, kita usulkan secara bertahap hingga semua memiliki kantor sendiri," pungkasnya. (*)
