Berita Berau Terkini

Bupati Sri Juniarsih Instruksikan OPD Manfaatkan Dana Bagi Hasil Reboisasi

Bupati Berau Sri Juniarsih, kondisi tersebut, Berau masih memiliki sisa anggaran pengelolaan DBH-DR yang belum termanfaatkan dan tersimpan

Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
Bupati Berau Sri Juniarsih, kondisi tersebut, Berau masih memiliki sisa anggaran pengelolaan DBH-DR yang belum termanfaatkan dan tersimpan dalam kas daerah hingga tahun 2016 lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Berdasarkan Surat Direktorat Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, sisa dana definitif Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk Berau sebesar Rp 188.298.932.276.

Bupati Berau Sri Juniarsih, kondisi tersebut, Berau masih memiliki sisa anggaran pengelolaan DBH-DR yang belum termanfaatkan dan tersimpan dalam kas daerah hingga tahun 2016 lalu.

Besarnya sisa anggaran DBH-DR yang berlangsung hingga bertahun-tahun, salah satu karena terkendala masalah kewenangan kabupaten dalam sektor kehutanan.

Akibatnya terdapat dana menganggur dari DBH-DR di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Baca juga: Wabup Kukar Rendi Solihin Apresiasi TNI Reboisasi di Samboja

Untuk itu perlu segera ditindaklanjuti serta dicarikan solusi yang menyeluruh, agar tidak menimbulkan persoalan baru ke depan," jelasnya kepada TribunKaltim.co, Jumat (21/10/2022).

Bupati menegaskan saat ini Pengelolaan dan penyaluran DBH-DR tidak hanya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pembina teknis.

Namun juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum pemerintah daerah.

"Untuk itu kita mendorong penggunaan DBH-DR yang ada pada Kabupaten Berau bisa dioptimalkan oleh organisasi perangkat daerah secara optimal," tegasnya.

Baca juga: Dialokasikan Lewat DBH Dana Reboisasi, BPBD Kutim Serahkan Bantuan Mobil Patroli ke Lanal Sangatta

Pasalnya, berdasarkan Surat Direktorat Perimbangan Keuangan tertanggal 6 September 2022, sisa dana definitif DBH-DR untuk Kabupaten Berau sebesar Rp 188 miliar. Dan anggaran tersebut tergolong besar.

Tetapi pada anggaran APBD Perubahan Berau tahun 2022 ini, telah teralokasi untuk empat OPD yaitu DLHK, DPUPR, BPBD dan Satpol PP.

Sedangkan sisanya belum dapat dianggarkan karena pada pembahasan terdahulu, pihaknya belum memiliki peraturan bupati (Perbup) terkait program strategis pemerintah daerah, yang menjadi dasar bagi enam OPD lain yaitu Dinsos, Diskoperindag, DPMK, Disbudpar, Disnakertrans, dan bagian ekonomi.

"Alhamdulillah saat ini sudah ada Perbupnya Nomor 33 Tahun 2022, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran untuk alokasi tahun 2023-2024," jelasnya.

Baca juga: Hutan Lindung Mulai Gundul, Walikota Tarakan Harap Bisa Reboisasi Cegah Longsor

Perubahan pengaturan tentang urusan kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang memindahkan hampir semua kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten atau kota ke provinsi.

Kecuali pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura), mengakibatkan beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan.

“Salah satu permasalahan yang harus segera dituntaskan, yaitu terkait dengan pengelolaan DBH-DR yang selama ini berbasis pada kabupaten atau kota penghasil,” tutupnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved