Berita Paser Terkini

Disnakertrans Paser Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Faktor Penentu Kenaikan UMP 2023

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 kini mulai ramai di perbincangkan di khalayak umum, utamanya di kalangan buruh.

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser, Madju Simangunsong. (TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM) 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 kini mulai ramai di perbincangkan di khalayak umum, utamanya di kalangan buruh.

Mencuatnya isu tersebut usai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membocorkan rencana penerapan besaran UMP 2023, yang kemungkinan hanya naik 1-2 persen bahkan kurang dari angka itu, dari yang sebelumnya digaungkan adanya kenaikan 13 persen.

Rupanya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser Madju Simangungsong, belum mengetahui pasti mengenai kenaikan UMP 2023.

"Belum ada rapat dewan pengupahan, saya tidak tahu itu," kata Madju melalui keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: 34 Pataka Diarak dari Kukar ke Titik Nol IKN Nusantara di Sepaku Penajam Paser Utara

Disampaikan mengenai UMP 2023, upah buruh akan ditentukan kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

"Upah buruh akan ditentukan kesepakatan antara buruh dan pengusaha, pemerintah hanya sebagai mediatornya dengan ketentuan berjalan damai," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, faktor yang menjadi penentu kenaikan UMP 2023 ini yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Madju menambahkan, jika ingin mengetahui pasti mengenai kenaikan upah tersebut yaitu dengan melihat angka yang ada.

Baca juga: Cuaca Kabupaten Paser Hari Ini, Bakal Diguyur Hujan di Beberapa Kecamatan

"Lihat saja angka itu, yaitu angka pertumbuhan ekonomi dan atau Inflasi tahun ini sebagai acuan kenaikan upah buruh, cuman angka itu belum keluar dari BPS," bebernya.

Saat disinggung mengenai apa ada usulan dari organisasi buruh mengenai kenaikan UMP ke Disnakertrans Paser, pihaknya memastikan belum ada.

"Belum, itu (usulan kenaikan UMP) biasanya lewat dewan pengupahan," tutup Madju.

Untuk diketahui, ketentuan upah saat ini diatur dalam PP No 36/2021 tentang Pengupahan, turunan dari Undang-undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Yang mana, ketentuan soal upah minimum diatur dalam Bab V. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved