Borong 6 Proyek di IKN Nusantara, PT PP Jamin Soal Kualitas dan Mutu Infrastruktur

TRIBUNKALTIM.CO - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menjadi kontraktor yang memperoleh nilai kontrak terbanyak di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, setelah kembali mengantongi tambahan dua proyek baru.

Kedua proyek tersebut yaitu pembangunan Kantor Presiden senilai Rp 1,56 triliun dan Gedung Istana Presiden senilai Rp 1,34 triliun.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PT PP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp 2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Komisaris PT PP Andi Gani Nena Wea mengatakan, pengawasan terhadap mutu dan kualitas bangunan akan menjadi perhatian khusus dalam pembangunan proyek di IKN Nusantara tersebut.

"Masalah keselamatan kerja juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan saat proyek pembangunan mulai dilaksanakan.

PT PP akan berupaya menyelesaikan target pembangunan tepat waktu," katanya kepada wartawan, Rabu (2/10/2022).

Saat ini, PT PP masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN Nusantara.

"Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan," sambung Andi Gani.

Sebelumnya, PT PP telah mendapatkan empat proyek IKN dengan total nilai Rp 1,47 triliun.

Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung senilai Rp 687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp 423,8 miliar.

Selai itu, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tahap 1 senilai Rp 83,2 miliar, dan penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tahap 2 senilai Rp 280,2 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Pembangunan itu meliputi jalan dan jembatan, bendungan, drainase, intake air baku, hunian bagi pekerja serta penyiapan lahan kawasan (land development).

Pada tahap awal, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP seluas 6.671 hektar.

Sebelumnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mendapat kontrak proyek di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.