BPN Bereskan Status 817 Hektare Lahan Utama KIPP IKN Nusantara 10 November Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Penetapan lokasi (penlok) 817,9 hektar lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur akan rilis pada 9 atau 10 November 2022.

Dilansir dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) Asnaedi Sitakka saat dijumpai Kompas.com di Jakarta, Jumat (4/11/2022).

"Kita tahap persiapannya sudah.

Kalau yang di KIPP ini 817 hektar sedang menunggu penlok dari Gubernur Kaltim, kemungkinan tanggal 9 atau 10 (November 2022) sudah keluar," ucapnya.

Asnaedi melanjutkan, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) lahan area penggunaan lain (APL) tadi sudah selesai dan telah diajukan ke Gubernur.

Kemudian Gubernur akan melaksanakan penlok sebelum diserahkan kepada BPN untuk selanjutnya dilakukan pengadaan lahan.

Sebagai informasi, 817,9 hektar lahan tersebut merupakan APL yang perlu dibebaskan karena terdapat penguasaan masyarakat di dalamnya.

Baca juga: 3 Perusahaan Konsultan Awasi Mutu, Biaya dan Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara

Baca juga: Kawasan IKN Nusantara Dihantui Banjir, 5 Kawasan di Sepaku Ini Jadi Langganan Banjir

Selain itu, lahan seluas tadi merupakan 12 persen bagian dari total lahan yang disiapkan untuk KIPP seluas 6.671,60 hektar.

Untuk rinciannya, 12 persen merupakan APL, 2,77 persen merupakan kawasan hutan produksi, dan 84,97 persen adalah kawasan hutan produksi konversi.

"Berarti yang kawasan hutan produksi itu akan dikonversi jadi APL dan itu sudah siap tinggal penyerahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Otorita IKN. Itu clear enggak ada masalah," tambahnya.

Di sisi lain, Asnaedi menyebutkan, lahan untuk infrastruktur pendukung IKN Nusantara seperti sistem air minum, air limbah dan akses tol dari Balikpapan-Samarinda ke IKN lewat Jembatan Pulau Balang sudah dalam proses pengadaan lahan.

"Ditargetkan Desember 2022 ini selesai pembayarannya terhadap masyarakat yang terdampak (pengadaan lahan infrastruktur pendukung IKN," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara membangun hunian untuk warga berpenghasilan rendah.

Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (2/11/2022).

"Masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat (huniannya)," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, nantinya IKN akan dirancang untuk bisa dihuni oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, warga lokal, para pekerja dan kelompok-kelompok di luar kategori itu.

Termasuk di dalamnya akan disiapkan hunian untuk para guru dan tenaga kesehatan.

"Misalnya nanti ada sekolah-sekolah ada gurunya, ada lain-lain. Kemudian ada hospital, rumah sakit, klinik, susternya itu harus diakomodasi.

Nah, itu kita tadi lihat petanya semuanya itu sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya ASN,TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu," jelas Bambang.

Lebih lanjut Bambang pun mengungkapkan, penduduk di IKN diperkirakan ada 200.00 jiwa pada 2024.

Jumlah tersebut terdiri dari penduduk lokal, pekerja dan pendatang dari luar IKN.

Menurut Bambang, 200.000 jiwa itu akan disebut warga IKN pada 2024.
"Kira-kira 200.000-an penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 itu kira-kira 200.000-an.

Itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, kemudian yang pendatang tadi," kata Bambang. (*)