Berita DPRD Bontang

Terbentur Aturan, DPRD Komitmen Perjuangkan Pelimpahan Hak Milik Peribadi Perumahan ASN di Bontang

Status kepemilik perumahan ASN di Jalan Awang Long dikeluhkan para pensiunan Pegawai Pemkot Bontang.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Bontang bersama mantan pegawai dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Pemkot Bontang dengan Inspektorat serta BPKAD. (TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN) 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Status kepemilik perumahan ASN di Jalan Awang Long dikeluhkan para pensiunan Pegawai Pemkot Bontang.

Pasalnya rumah yang ditinggali sejak tahun 1995 diminta untuk segara dikosongkan karena telah menjadi temuan BPK terkait penguasaan aset milik pemeritah terhadap seseorang.

Polemik ini pun dikeluhkan ke Komisi III DPRD Bontang.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam menceritakan, dari penyampaian para pensiunan pegawai, rumah tersebut ditempati sejak pemerintahan Kutai Kartanegara.

Baca juga: 2 Pencuri Kabel Tembaga di Muara Badak Diciduk Polres Bontang

Namun pada tahun 1999, terjadi transisi Bontang menjadi kota administratif.

Status aset tersebut pun dilimpahkan ke Pemkot Bontang.

Pada tahun 2005, para pegawai yang telah pensiun itu mengusulkan untuk melimpahkan ke hak kepemilikan pribadi dengan cara dibeli.

“Tapi usulan tidak mendapat respon. Kemudian tahun 2012 diusulkan lagi. Namun ditidak dihiraukan lagi,” terang Rustam usai gelar RDP bersama pegawai dan Asisten Administrasi Umum Pemkot Bontang bersama Inspektorat dan BPKAD, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Cuaca Bontang Hari Ini, Hujan Merata di Semua Kecamatan

Selanjutnya di tahun 2014, para mantan ASN itu kembali melayangkan surat protes atas dua surat usulan yang sebelumnya tidak mendapat respon.

Namun bukanya mendapat respon, 2 tahun setelahnya Pemkot Bontang justru menyurati para mantan ASN itu agar mengosongkan rumah dinas pegawai tersebut.

Pasalnya di tahun 2016, BPK melakukan audit atas kepemilikan aset milik Pemkot Bontang.

Saat melakukan audit, BPK mendapati aset milik Pemkot Bontang yang dikuasai hak pribadi.

Baca juga: Cuaca Bontang Besok, Cenderung Berawan dan Hujan Turun pada Malam Hari

“Makanya pemkot diminta selesaikan persoalan aset tersebut. Karena terbit aturan dari Mendagri nomor 19 tahun 2016 terkait masalah aset pemerintah,” bebernya.

Rustam kembali menjelaskan, masalah ini terus berlarut-larut hingga tahun 2022 ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved