Ibu Kota Negara
Polsek Sepaku Sosialisasi ke Pemilik Lahan Terdampak Pembangunan Bendungan di IKN Nusantara
Tujuannya agar langsung bertanya kepada tim yang ada sehingga informasinya valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sebagai salah satu upaya meminimalisir potensi konflik atas pembangunan yang mulai dilakukan di Ibu Kota Negara Indonesia yang baru atau IKN Nusantara.
Tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Maka Polsek Sepaku pun gencar melakukan sosialisasi.
Terbaru, Polsek Sepaku melakukan sosialisasi kepada warga, terutama yang terdampak dalam pembangunan proyek bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ada sekitar 68 warga yang lahannya terdampak dalam pembangunan bendungan Sepaku Semoi ini, diberikan sosialisasi oleh Polsek Sepaku.
Baca juga: Peran Iwapi Balikpapan dalam Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim
Kapolres Penajam Paser Utar, AKBP Hendrik Eka Bahalwan melalui Kapolsek Sepaku AKP Kasiyono mengatakan, ada beberapa potensi konflik yang memungkinkan terjadi.
Beberapa potensi yang dimaksud yakni, dari gangguan Kamtibmas, apabila ada penolakan atau perbedaan pendapat dengan warga yang terdampak.
"Kehadiran kepolisian bertujuan untuk memonitoring potensi kerawanan khususnya terhadap warga yang terdampak," ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada pada Kamis (17/11/2022).
Pengawasan dalam pembanguan proyek di IKN Nusantara menjadi atensi.
Baca juga: 2 Alasan Presiden Jokowi Tekankan soal Olahraga, IKN Nusantara Siap jadi Tuan Rumah Olimpiade
Hal itu agar pembangunan di IKN Nusantara dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan.
"Hal ini perlu diantisipasi mengingat kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari proyek strategis nasional sehingga menjadi atensi pimpinan," sambungnya.
Kapolsek Sepaku juga menghimbau kepada warga terdampak,apabila belum paham informasi terkait pembangunan yang dilakukan di Sepaku, Penajam Paser Utara.
Tujuannya agar langsung bertanya kepada tim yang ada sehingga informasinya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), yang juga berdialog dengan warga. (*)
