Berita Kaltim Terkini

Pemprov Kaltim Masuk Kategori Rentan terhadap Pidana Korupsi

Oleh karena itu, perbaikan sistem diperlukan oleh setiap pemangku kepentingan di daerah masing-masing agar celah korupsi bisa ditutup.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Diskusi media bersama jajaran KPK RI dan Inspektorat Daerah Kaltim terkait bentuk pencegahan korupsi serta Survei Penilaian Integritas dilingkup pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kamis (17/11/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Diketahui Skor 67,23 persen diraih Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam SPI tahun 2021.

Ini menjadi atensi KPK yang mengajak seluruh jajaran untuk bekerjasama meningkatkan skor pada SPI 2022.

Skor Pemda Kaltim masuk ke dalam kategori rentan terhadap tindak pidana korupsi.

Baca juga: 7 Elemen Survei Penilaian Integritas versi KPK, Pemprov Kalimantan Timur jadi Objek

Ketua SPI 2022 Direktorat Monitoring KPK, Wahyu Dewantara Susilo menjelaskan skor Pemda Kaltim masih di bawah skor rata-rata nasional yang mendapatkan angka 72,4 persen.

Oleh karena itu, perbaikan sistem diperlukan oleh setiap pemangku kepentingan di daerah masing-masing agar celah korupsi bisa ditutup, caranya dengan menjalankan rekomendasi perbaikan oleh KPK.

Diskusi media bersama jajaran KPK RI dan Inspektorat Daerah Kaltim terkait bentuk pencegahan korupsi serta Survei Penilaian Integritas (SPI) dilingkup pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kamis (17/11/2022).
Diskusi media bersama jajaran KPK RI dan Inspektorat Daerah Kaltim terkait bentuk pencegahan korupsi serta Survei Penilaian Integritas (SPI) dilingkup pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kamis (17/11/2022). (HO/PEMPROV KALTIM)

KPK mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).

"Survei SPI jadi upaya pencegahan korupsi oleh KPK, semacam pemetaan risiko korupsi di masing-masing pemerintahan daerah, kementerian, dan lembaga," sebut Wahyu, dalam diskusi bersama media di Kota Samarinda, Ruang Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: KPK Tanggapi Masukan MAKI soal Dugaan Kerugian Negara Akibat PNBP Pertambangan Kaltim

"Melalui SPI, KPK mencoba memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yaitu pegawai internal, publik eksternal, dan kalangan ahli atau expert melibatkan media yang masuk dalam kategori expert," sambungnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved