Berita Pemkab Kukar

Banyak Sengketa Tanah, Anggota DPRD Kukar Pujiono Sosper soal Bantuan Hukum

Ada beberapa alasan yang mendasari dirinya melaksanakan sosper. Pertama, dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA
Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Pujiono pun menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kukar, Kalimantan Timur, Rabu (23/11/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan bantuan hukum memang perlu diketahui oleh masyarakat di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Pujiono pun menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 13 Tahun 2020 ini di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kukar.

Ada beberapa alasan yang mendasari dirinya melaksanakan sosper. Pertama, dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum.

Maka seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Kutai Kartanegara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Baca juga: DPRD Kukar Sosialisasi di Tenggarong Seberang, Semua Orang Berhak Dapat Bantuan Hukum

Jika terjadi pelanggaran hukum maka akan diproses berdasar ketentuan dan aturan hukum yang sudah di tetapkan, baik menurut UU Hukum Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara.

"Kita informasikan lewat Sosper di sini, mulai dari kelengkapan berkas hingga melapor ke Lembaga bantuan hukum mana," jelas Pujiono, Rabu (23/11/2022).

Politisi Partai PKS itu menambahkan, di Kutai Kartanegara banyak permasalah hukum terkait sengketa tanah. Sehingga, sosialisasi tentang bantuan hukum seperti ini diperlukan oleh masyarakat.

Tak kalah penting, sosper ini juga menyangkut masalah pendampingan hukum bagi warga yang kurang mampu. Sebab, tidak semua masyarakat sanggup membayar pengacara.

Maka, menurut Pujiono, sangat tepat jika pemerintah memberikan bantuan lewat lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah ditunjuk.

Bantuan hukum yang direncanakan pemerintah nantinya harus memiliki kejelasan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Anggota DPRD Kukar Beri Bantuan Benih dan Pakan Ikan untuk Nelayan di Samboja

“Sehingga masyarakat dalam mengurus manfaat bantuan hukum ini tidak merasa terombang ambing, terkesan dilempar sana sini,” jelasnya.

Pujiono menyebutkan, masyarakat harus memahami Perda yang sudah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif.

Sehingga, semua bisa mengetahui konsekuensi dan mematuhi aturan yang ada.

“Jika aturan dilanggar maka akan ada masalah hukum yang didapat bagi pelanggar hukum,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved