Berita Kubar Terkini

Pilkades Serentak 2023 di Kubar, Cakades Petahana Wajib Dapat Rekomendasi Inspektorat

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat

Penulis: Zainul | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL
Kampung Muara Bombay Kecamatan Damai menjadi salah satu Kampung atau Desa yang akan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 nanti. 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, mulai bergulir. 

Tercatat ada 100 Desa/Kampung yang tersebar di 16 Kecamatan akan menyelenggarakan pesta kampung dalam rangka pemilihan Kepala Kampung mereka.

Para calon Kades/Petinggi Kampung pun mulai menyusun persiapan berkas yang diperlukan untuk memenuhi sejumlah persyaratan calon.

Ketua Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, yang juga Asisten I Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Faustinus Syaidirahman mengatakan, animo peserta cukup tinggi dalam pemilihan tersebut.

Baca juga: 34 Calon Kepala Desa di Kecamatan Tanah Grogot Paser Bakal Ikut Pilkades Serentak

Maka, khusus bagi para calon Incumbent atau Petahana, diberikan persyaratan khusus, yakni:

Wajib menyelesaikan dan menunjukkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun 2022.

Kepala Kampung atau Petinggi inikan punya hak untuk memimpin selama 3 periode.

Nah, di Kutai Barat ini, yang incumbent atau kelapa kampong aktif masih cukup tinggi animonya ikut pemilihan lagi.

"Ada yang satu periode menuju dua periode, ada juga yang dua periode mau ikut lagi pemilihan untuk tiga periode,” katanya kepada TribunKaltim.co pada Minggu (27/11/2022).

“Karena itu kami memberi persyaratan khusus, kita tahu kalau Petinggi ini kan wajib menyampaikan laporan APB-Kam setiap tahun," ujarnya.

Jadi salah satu syarat bagi calon incumbent ini, dia jangan sampai molor laporannya.

Baca juga: 126 Ribu Warga Masuk DPT, Wabup Kukar: Partisipasi Pilkades Serentak di Kukar Tinggi

"Jadi saat mendfatar ikut pemilihan, dia wajib menunjukkan bahwa dia sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Kam tahun 2022,” tambahnya.

Tidak hanya itu, para Kepala Kampung yang masih ingin melanjutkan kepemimpinannya pada Pilkades serentak tahun 2023 mendatang, juga harus mendapat surat rekomendasi dari Inspektorat Kutai Barat, dengan tujuan untuk menciptakan Aparatur Kampung yang bersih di Bumi Tanaa Purai Ngerimaan.

“Kita antisipasi ya, siapa tahu selama dia menjabat sebagai petinggi ada tersangkut persoalan yang berkaitan dengan pemeriksaan, baik itu BPK maupun Inspektorat. Oleh karena itu, dia wajib mendapatkan rekomendasi dari inspektorat, karena kita ingin menciptakan aparatur yang bersih,” terang Faustinus Syaidirahman.

“Jadi jangan sampai nanti pas terpilih kembali, kemudian tersangkut persoalan terkait dengan pemeriksaan tadi. Artinya, bukan kita melarang orang untuk ikut pemilihan ini, tapi paling tidak, kalau dia persoalan, selesaikan dulu,” ucapnya. 

Menurut Faustinus, persyaratan khusus tersebut hanya diperuntukan calon petahana. Sedangkan bagi para calon yang baru ikut pilkades serentak 2023, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved