Berita Kaltim Terkini

UMP Kaltim 2023, Disnaker Beri Sinyal akan Naik dan Ada Keluhan Apindo Kalimantan Timur

Awalnya, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Dewan Pengupahan sudah bersiap mengumumkan penetapan UMP tahun 2023 pada 21 November 2022.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rozani Erawadi mengakui ada kenaikan di UMP Kaltim 2023. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur ( UMP Kaltim) tahun 2023 mundur dari jadwal semula.

Awalnya, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Dewan Pengupahan sudah bersiap mengumumkan penetapan UMP tahun 2023 pada 21 November 2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rozani Erawadi mengakui hal tersebut.

Terbaru, penetapan akan diumumkan secara resmi oleh Pemprov Kaltim yang dalam hal ini Gubernur Isran Noor pada Senin (28/11/2022) besok.

Baca juga: UMP Kaltim 2023, Pengumuman Mundur dan Wagub Ingatkan Perusahaan untuk Bersedekah

"Kami telah menyiapkan segala sesuatu untuk penetapan dan pengumuman UMP Tahun 2023. Kita tunggu bersama rilis resmi dari Pemprov Kaltim," tegas, Minggu (27/11/2022).

Dalam penetapannya pada 15 November 2022 tertahan untuk diumumkan dan kembali melakukan rapat bersama Dewan Pengupahan.

Disini muncul penolakan dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim saat rapat lanjutan pada tanggal 22 November 2022.

Saat itu, Apindo Kaltim ingin UMP ditetapkan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 dan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan UMP tetap berjalan sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 terbit tanggal 16 November 2022 mengatur terkait indikator perhitungan UMP.

Baca juga: UMP Kaltim 2023, Ketua DPP Apindo Sebut Sudah Disepakati Naik 4,55 Persen

Untuk itu, pemerintah secara khusus menetapkan formulasi baru untuk penetapan upah tahun 2023.

Yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Formulasi penetapan kenaikan upah berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021.

Adapun dalam Permenaker 18/2022 itu menetapkan kenaikan upah minimum maksimal 10 persen untuk tahun 2023.

Keluhan APINDO telah termuat dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved