Terkait Revisi UU IKN, Menkeu Sri Mulyani Singgung Kewenangan, Pembiayaan hingga Insentif

TRIBUNKALTIM.CO - Revisi Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 tengah jadi pembahasan setelah disepakati oleh 6 fraksi untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Terkait dengan revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 ini menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, banyak hal masih dipelajari.

Pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait revisi UU IKN ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/11/2022).

Sejumlah hal yang perlu dipelajari dari revisi UU IKN menurut Menkeu Sri Mulyani adalah terkait dengan kewenangan dan pembiayaan. 

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Banyak hal yang masih dipelajari secara detail ya.

Terutama mengenai kewenangan dan nanti pembiayaan."

Selain itu juga terkait insentif juga masih harus dipelajari.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, poin revisi UU IKN masih akan disampaikan kemudian.

"Nanti karena belum ada tadi," tambahnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Tanggapan Kepala Otorita

Sementara itu, menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono rencana revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 tersebut tidak bersinggungan dengan Badan Otorita. 

Baca juga: Alasan Nasdem Abstain soal Usulan Revisi UU IKN, Taufik Basari: Bukan Kita tak Dukung Pemerintah

"Soal revisi ya, kami berdua lebih spesifik di hal-hal teknis, di dalam hal-hal berhubungan dengan pembangunan perkotaan.

Sehingga ada tim lain yang nanti akan tangani hal itu," ujar Bambang Susantono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/11/2022).

Saat disinggung lebih lanjut soal apakah sudah diberitahu dampak revisi terhadap anggaran, Bambang menyatakan masih terlalu dini untuk membahasnya.