Memilih Damai

Politik Identitas di Pilpres, Akankah Pemindahan Ibu Kota Negara Melahirkan Tokoh di Luar Jawa?

Cendekiawan muslim asal Aceh, Fachry Ali mengatakan dengan adanya pemindahan ibu kota negara, jelas nantinya akan ada politik pasca Jawa.

Editor: Diah Anggraeni
Tribunsumsel.com
Cendekiawan muslim asal Aceh, Fachry Ali. 

TRIBUNKALTIM.CO - Politik identitas Jawa non Jawa sebenarnya tidak ada sejak masa revolusi, tidak ada istilah dikotomi Jawa dan luar Jawa.

Demikian yang disampaikan cendekiawan muslim asal Aceh, Fachry Ali saat mengomentari tentang politik identitas di acara talkshow Memilih Damai | Membaca Suara dari Daerah: Sumatera.

Penilaian itu merujuk adanya tulisan-tulisan Sukarno-Hatta di tembok-tembok di Yogyakarta yang maksudnya adalah Sukar No Hatta atau Sulit Tanpa Hatta.

"Itu seperti yang ditulis oleh Umar Kayam di Tempo pada tahun 1980-an," ujarnya.

Baca juga: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pilpres 2024, Guru Besar UIN Raden Fatah Ingatkan Hal ini

Namun dalam pertarungan politik diakuinya sejak dulu, memang terjadi pembelahan antara partai apa yang disebut dengan Jawa base dengan non Jawa Base, dalam hal ini Political Partis (Masyumi) yang memiliki basis tersebar di masing-masing daerah, yang tak dipungkiri penduduk di pulau Jawa sangat dominan saat ini.

"Menurut saya dari 1955 walaupun ini sangat hipotesis sampai dengan 1959, itu dikotomi Jawa dan luar Jawa itu tidak menjadi persoalan politik pada masa itu, tidak menjadi isu karena orang masih merindukan Hatta,"

"Tapi setelah terjadinya Dekrit Presiden 1959 dikotomi itu kemudian meluas pendalaman karena kemudian terjadi keresahan-keresahan yang bersifat ekonomi, " tandasnya.

Sejak itulah kemudian keresahan-keresahan itu memberikan sebuah pattern di dalam politik tadi politik identitas, kemudian munculnya orde baru yang bisa dianggap pengukuhan politik identitas, bukan dalam perilaku politik saja.

Kemudian model kekuasaan itu model kekuasaan mereka itu kembali kepada model sejarah politik, dan sosial ekonomi Jawa yang kemudian diciptakan lalu kemudian tokoh-tokoh yang menjadi model politik itu adalah berasal dari dunia pewayangan, sehingga kemudian dirinya sebagai anak Aceh pun itu punya pendapat bahwa jika tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami Jawa, walaupun memahami Jawa belum tentu memahami Indonesia.

Baca juga: Perkembangan Politik di Indonesia Semakin Terbuka, Panji Anugrah Sebut Semua Orang Bisa Jadi Elite

Karena itu harus menguasai salah satu dari daerah luar Jawa seperti Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara ataupun Sulawesi Selatan.

"Jadi kalau kita tahu daerah luar Jawa, itu baru anda bisa mengklaim bahwa anda kenal Indonesia, jadi kalau kita lihat proses politik yang semacam ini itu adalah suatu proses yang berlangsung secara tidak sengaja, karena pemilu yang tidak tuntas 1955 lalu kemudian negara baru merdeka dimana wilayah luar Jawa itu yang muncul secara dominan, sebagai kontributor dari ekonomi secara nasional karena mereka adalah sumber utama bagi ekspor komoditas ekspor, sementara wilayah Jawa itu yang dominan adalah pertumbuhan penduduknya," ucapnya.

Diungkapkannya dengan adanya pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa, jelas nantinya akan ada politik pasca Jawa, termasuk sudah ada kurangnya "unggah- ungguh" sopan santun di dalam politik serta pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan meningkat.

"Apakah ini akan melahirkan tokoh di luar Jawa, itu sebuah pertanyaan dari sebuah periode baru yang sedang bangkit sekarang ini, " tukasnya.

Baca juga: Pemimpin dari Luar Pulau Jawa Minim, Akademisi Unhas: Harus Punya Keunggulan Individu Luar Biasa

Dilanjutkan Fachry Ali tokoh Sumatera tidak mungkin muncul karena dukungan populasi, tetapi ia harus ada prestasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved