Kavling 1A di KIPP IKN Nusantara Hanya Dibangun 2 Ribu Ha, Tak Cukup Buat Investor

TRIBUNKALTIM.CO - Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara jadi buruan para investor.

Hal inilah yang membuat pemerintah membuka kavling 1B dan 1C di KIPP Ibu Kota Nusantara.

Diketahui kavling 1A, IKN Nusantara seluas 6 ribu hektare diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan.

Dari luasan 6 ribu hektare tersebut, hanya sekitar 2 ribu hektare yang dibangun.

Sementara sisanya akan dibiarkan hijau.

Dilansir dari Kompas.com, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, minat investor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur meningkat 40 kali lipat setelah dilaksanakannya market sounding pada 18 Agustus 2022 dan 22 Oktober 2022.

Ia mengatakan, saat ini, 1.400 hektar lahan di IKN Nusantara diminati para investor.

"Ada peningkatannya itu berdasarkan dari otorita IKN itu sampai 40 kali lipat dari market sounding pertama, jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor," kata Endra saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Endra mengatakan, pemerintah dalam beberapa hari terakhir melakukan pertemuan dengan para investor dari Malaysia, Jepang dan Korea Selatan.

Karenanya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantisipasi bahwa zona 1A di IKN Nusantara tidak cukup untuk para investor.

"Zona 1A ini hanya government core area, untuk itu dibuka 1B dan 1C supaya apa?

Supaya investasi luar investasi lokal terakomodir di situ," ujarnya.

Endra juga mengatakan, zona 1A di IKN Nusantara memiliki luas sekitar 6.000 hektare dan yang digunakan untuk pembangunan hanya 25 persen.

"Jadi 6.000 itu hanya sekitar 2.000-an bahkan kurang yang akan dipake untuk build up area, sisanya kita biarkan tetap hijau," tuturnya.

Lebih lanjut, Endra mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah bertemu dengan 183 calon investor Malaysia.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan pembangunan IKN Nusantara sudah berjalan dan akan dipercepat.

"Jadi pada triwulan pertama tahun depan antara Maret sampai Juni itu mudah-mudahan sudah ada kegiatan land development penyiapan kavling di 1B dan 1C itu yang kita utamakan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN Nusantara.

Khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, 1B, dan 1C dalam tahap awal pengembangan IKN.

"Kami ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan karpet merah yang lebih merah bagi para investor Malaysia, khususnya sebagai sahabat Indonesia," kata Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki mengatakan bahwa pembangunan IKN hanya akan menggunakan 20-30 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan dana investasi baik berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi murni.

Selanjutnya, para investor kemungkinan bakal diajak berkunjung langsung ke IKN pada triwulan ke-2 atau ke-3 tahun 2023. (*)