Berita Balikpapan Terkini

Forum TKBM Tolak Revisi Permenhub 35/2007 dan Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi

Forum Komunikasi dan Konsultasi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM) menolak revisi Permenhub Nomor 35 Tahun 2007.

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH
Pernyataan sikap Forum Komunikasi dan Konsultasi Koperasi TKBM menolak revisi Permenhub 35/2007 dan Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi di Hotel Mega Lestari Balikpapan, Minggu (4/12/2022). (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Forum Komunikasi dan Konsultasi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM) menolak revisi Permenhub Nomor 35 Tahun 2007.

Peraturan itu diketahui mengatur tentang Jenis Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Layanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal Pelabuhan.

Revisi tersebut dianggap bertentangan dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Disamping itu, mereka menolak pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan.

Baca juga: Tingkatkan Profesionalitas dan Kekompakan, Inkop TKBM Gelar Pelatihan Bagi Anggota se-Kalimantan

Ketua Umum Induk Koperasi TKBM, Muhammad Nasir S.E mengatakan, revisi Permenhub 35/2007 dan pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 dapat mengancam eksistensi TKBM.

Menurutnya, jika diterapkan akan menggusur para pekerja pelabuhan yang tercatat mencapai 86 ribu orang lebih.

“Sejak 2011 SKB ini berjalan dengan baik, namun pada 2016 mau dicabut, namun pada 4 Desember 2017, kami melakukan aksi mogok nasional dan berkat perjuangan teman-teman dan serikat pekerja pelabuhan SKB tersebut tidak jadi dicabut dan berjalan sesuai dengan harapan,” kata Nasir, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Pekerja Koperasi TKBM Komura Pelabuhan Samarinda Tolak Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011

Namun, kata Nasir, pada 2021 terbentuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas PK) yang melibatkan sejumlah Kementerian termasuk KPK.

“Adanya aksi beberapa lembaga Kementerian tersebut sepertinya terlalu mengarah terhadap keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan sehingga membuat resah pekerja pelabuhan," terangnya.

Nasir berpendapat, regulasi tersebut melemahkan eksistensi pekerja pelabuhan yang telah bekerja kurang lebih 33 tahun.

"Apabila tetap direvisi maka akan terjadi aksi satu, aksi dua, aksi tiga dan seterusnya dari puluhan ribu pekerja pelabuhan,” tandas Nasir. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved