Gertakan Berhasil, Isran Noor Akui Suara Penolakan IKN Nusantara Mulai Berkurang

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Kaltim Isran Noor terus berupaya meredam penolakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Diketahui, tak sedikit elit politik nasional yang terang-terangan maupun secara halus menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Belum lama ini, Isran Noor meminta para penolak IKN Nusantara hati-hati.

Lantaran umurnya bisa pendek.

Isran pun menyebut gertakan itu berdampak.

Isran Noor menyebut komentar beberapa pihak soal penolakan perpindahan IKN mulai reda.

Diketahui, gertakan itu disampaikan Isran Noor di puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94 Tahun 2022 di titik nol IKN Nusantara.

Dan hal itu didengar pihak yang menolak.

Alasan Isran Noor menyampaikan setiap saat dalam pidato atau bertemu awak media.

Agar, pihak yang tidak setuju dengan pemindahan IKN segera mengetahui manfaat serta alasan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara.

"Tetapi saya sudah ingatkan, berkurang sudah ini.

Karena saya ingatkan, hati-hati yang tidak setuju, hati-hati bisa lewat," kata Isran Noor dalam sambutannya di acara gala dinner BKKBN baru-baru ini.

"Jadi ini saya ingatkan saja hati-hati yang tidak setuju, tapi sekarang sudah reda kelihatannya, tidak berani lagi orang komentari," sambungnya.

Isran Noor juga mengatakan pada seluruh pihak yang hadir melihat di media massa yang menolak pemindahan IKN sudah mulai berkurang.

"Perhatikan itu di media, di televisi, sudah tidak ada lagi yang rajin-rajin komentari itu (penolakan pemindahan IKN), karena sudah saya ingatkan dan itu sudah sampai ke kupingnya," ungkap Isran Noor berkelakar.

Dijelaskan Isran Noor keberadaan IKN Nusantara itu bukan untuk kepentingan Presiden Joko Widodo saja.

Namun kepentingan bangsa dan generasi bangsa, bukan untuk masyarakat Kaltim saja tapi semua kepentingan bangsa secara keseluruhan.

"Kalau bicara dampaknya, ada, dampak keadilan, pemerataan pembangunan yang selama ini dananya numpuk di Jawa khususnya Jakarta.

Akibatnya kesenjangan besar antara Jawa dan luar Jawa," ujar Isran Noor.

Bahkan 2019, lanjut Isran Noor, dia sudah melakukan kajian, jika 54 persen untuk infrastruktur itu terfokus di Pulau Jawa, yang dari berbagai sumber mana pun, APBN, swasta, BUMN, pinjaman non-luar negeri, menumpuk disana.

Artinya, kata Isran Noor, hanya 46 persen dana pembangunan infrastruktur itu diluar Jawa, dibagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusra.

Jadi kecil dan senjang.

"Makanya Pak Jokowi sudah sering menyatakan jangan lagi berpikir Jawasentris, harus berfikir Indonesiasentris, itu salah satu tujuannya, melakukan pemerataan dan keadilan pembangunan ekonomi," pungkasnya. (*)