Berita Berau Terkini

Bantu Warga Terkendala Hak Pakai Lahan, Pemkab Berau Gelar Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria

Asisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi, mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih membuka rapat akhir gugus tugas reforma agraria yang dilakukan di Ruang San

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
Rapat akhir gugus tugas reforma agraria di Ruang Sangalaki Setkab Berau. TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Asisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi, mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih membuka rapat akhir gugus tugas reforma agraria yang dilakukan di Ruang Sangalaki Setkab Berau.

Gugus tugas reforma agraria terdiri dari beberapa instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten Berau.

Agus mengatakan, reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk menata kembali kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi masyarakat.

Yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 bahwa seluruh kekayaan alam dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besarnya untuk rakyat.

"Sejatinya cita-cita besar reforma agraria adalah peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan," ungkapnya, kepada TribunKaltim.co, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, Bupati: Pengelolaan Objek Wisata di Berau Sudah Berjalan Baik

Hal itu, selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Seperti diketahui masih banyak masyarakat di kampung-kampung yang tinggal secara turun-temurun namun, status lahan mereka masih milik negara.

Adanya reforma agraria ini menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala hak untuk menggunakan lahan tersebut.

"Banyak masyarakat kita di kampung-kampung sudah tinggal disana secara turun temurun tapi tidak memiliki legalitas. Seperti status lahannya masih kawasan budidaya kehutanan (KBK)," ucapnya.

Baca juga: Bupati Berau Minta JPT Pratama yang Dilantik Prioritaskan 18 Program

Sementara, realitasnya mereka harus budidaya pertanian, menanam berbagai komoditas untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Pemerintah daerah yang ingin membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan juga terkendala, karena status lahan tersebut.

Karenanya, Agus berharap dengan adanya gugus tugas reforma agraria tersebut bisa menjawab agar kawasan yang bermasalah bisa dibantu.

Sehingga, masyarakat bisa mengantongi sertifikat untuk mengelola tanah negara dan bisa melakukan aktivitas di sana.

Baca juga: BPKAD Berau Bakal Lelang Kendaraan Dinas, Demi Meminimalisir Biaya Operasional

"Mereka punya modal yang bisa diberikan secara turun temurun dan kepastian hukum untuk mengelola lahan itu. Pemkab berau tentunya terus mendukung program ini," jelasnya.

Diakuinya, penataan aset dan akses lahan tersebut tidak bisa dilakukan satu instansi atau lembaga tapi melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama.

"Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk terus berintegrasi melalui penataan aset dan akses," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved