Desain Kantor DPR, DPD dan MPR di IKN Nusantara, Konsep Gedung Klaster Lingkaran

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian PUPR telah mengumumkan pemenang sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan gedung di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (28/6/2022) silam.

Dari empat kategori, Lingkar Demokrasi menjadi salah satu pemenang untuk Kompleks Perkantoran Legislatif, menempati posisi tiga terbaik.

Karya desain tersebut dirancang oleh firma arsitektur kreatif yang berbasis di Bandung, Urbane Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Principal Urbane Indonesia Reza Achmed Nurtjahja menjelaskan mengenai konsep desain yang dilombakan perusahaan dalam sayembara kompleks legislatif IKN itu.

"Konsep besar desain bangunan legislatif ini mengacu pada kondisi lahan yang sangat berkontur dan memiliki beberapa bukit dan dominan, bukan tanah rata," ujar Reza Jumat (1/7/2022).

Reza menjelaskan, kondisi lahan dengan tanah unik yang tidak menguntungkan untuk dibuat tapak langsung dan lingkungan alami dengan pepohonan eucalyptus membuat semua bangunan dirancang dengan pilotis atau berbentuk panggung.

Sehingga, kontur lahan sebisa mungkin dipertahankan serta ekosistem di lokasi tersebut diperkuat dengan pendekatan lanskap tropis dan basah.

Dengan begitu, desainnya sangat memperhatikan keberadaan air dalam membentuk ekosistem setempat.

Baca juga: Cara Kerja IPAL Senilai Rp 639 Miliar di IKN Nusantara, Terinspirasi IPAL Krukut

Baca juga: Australia Tawarkan Bantuan Perencanaan IKN Nusantara, Bersih dan Berteknologi Tinggi

Untuk dek pejalan kaki dan sepeda, dibuat dengan bentangan lanskap agar kesan alamiah dapat dinikmati secara langsung, baik di area terbuka maupun di bawah bangunan di antara kolom-kolom pilotis bangunan.

Ada empat bangunan utama lembaga legislatif yakni, sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tim arsitek menuangkan strategi dengan mengelompokkan bangunan berupa klaster lingkaran.

Jadi, sebisa mungkin semua bangunan di atas dan ruang sidang paripurna sebagai pusatnya, dibuat mendekat.

Konsep lingkaran juga menampilkan bentuk dasar yang sejak dahulu ketika bersosialisasi kita duduk bersama untuk saling mendengarkan, tanpa ada perbedaan.

"Semuanya duduk bersama melingkar untuk saling bermusyawarah dan bermufakat untuk kepentingan bersama," sambung Reza.

Klaster bangunan ini terdiri dari kelompok bangunan yang dirangkai secara lingkaran untuk mengefesiensikan sirkulasi, sistem bangunan, dan juga lebih memudahkan orientasi pengguna bangunan.

Karena, semuanya ditengarai oleh sistem penunjuk yang jelas. Dengan demikian, ketiga lembaga dapat berinteraksi di tengah-tengah atau di bangunan ruang sidang.

Alhasil, setiap bangunan dapat berfungsi efesien karena pengunaan ruang penunjang yang sama, seperti musholla atau masjid, ruang rapat bersama, dan lain-lain.

Konsep peletakan bangunan pada lahan bersifat radial dan titik tengahnya berada tepat pada garis sumbu imajiner masterplan kawasan IKN yang telah ditetapkan.

"Tetapi, konsep ini tidak perlu dipertegas lagi oleh sumbu imajiner bangunan-bangunan dalam lahan.

Karena, sumbu jalan-jalan ke lahan kawasan legislatif sudah cukup kuat untuk mendukung sumbu imajiner yang telah ditetapkan," tambahnya.

Model ikonik bangunan legislatif diwakili oleh bentuk mahkota Bangunan Sidang Paripurna yang berbentuk kelopak bunga karena sangat mempresentasikan kekayaan alam Indonesia.

Bunga juga melambangkan kebaikan dan keindahan. Sehingga, mempresentasikan semua keputusan yang diambil di legislatif adalah sesuatu yang indah dan baik untuk kepentingan bagi masyarakat.

Kelopak bunga yang membuka ke atas juga dapat direpresentasikan bahwa lembaga legislatif dapat menerima semua masukan dan kebutuhan dari seluruh rakyat Indonesia.

"Mahkota ini terbuat dari lempengan khusus dengan pola-pola dan struktur terbaik dan dapat dikerja samakan dengan pematung terbaik di Indonesia," tutur Reza. (*)