e-Katalog Lokal untuk Kembangkan UMKM di Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masuk ke dalam e-Katalog lokal.

Bupati Edi Damansyah pun telah menginstruksikan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk menerapkannya.

“Saat ini produk lokal yang paling utama. Agar lebih maju kita harus memberikan ruang pasarnya,” ujarnnya, Rabu (11/1/2023).

Dia juga telah mengintruksikan ke seluruh jajaran, bahwa setiap kegiatan rapat atau semeacamnya untuk membeli produk UMKM lokal.

Baca juga: Bupati Kukar Edi Damansyah Dorong Pelaku UMKM Masuk e-Katalog Lokal

Tak hanya di lingkungan pemerintah, Edi Damansyah juga mengintruksikan hal yang sama ke seluruh dunia usaha atau perusahaan.

Ia meminta agar perusahaan mengutamakan produk lokal di wilayah sekitarnya. Sehingga keberlangsungan usaha masyarakat terus meningkat.

“Sudah waktunya kita melakukan perbaikan sehingga masyarakat pelaku usaha mikro ini bisa merasakan kepastian pasarnya,” kata Edi Damansyah.

Pada Desember 2022, ia pun telah meminta produk lokal perkayuan Kutai Kartanegara masuk ke dalam e-Katalog dan MBIZ Market.

Hal tersebut sebagai salah satu langkah Pemkab Kukar dalam memberikan ruang terhadap pengadaan barang dan jasa, menggunakan produk lokal.

Menurut Bupati Edi Damansyah, masih banyak sekolah seperti TK, SD dan SMP juga memerlukan meja, kursi untuk belajar.

Hal ini tentunya menjadi kesempatan tersendiri bagi industri perkayuan lokal dengan berbagai macam produk yang telah dihasilkan.

Baca juga: BLT UMKM di Kutai Kartanegara, Pelaku Usaha Cukup Bawa KTP ke Bankaltimtara

"Saya harap industri perkayuan berkembang. Saya juga minta OPD terkait untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda berkreasi dan siap kerja,” pinta Edi Damansyah.

Sebagai informasi, prosentase pasar hilir furniture di Kutai Kartanegara dengan pengadaan meubel cukup besar.

Total potensi kebutuhan minimum furniture di Kutai Kartanegara pertahunnya mencapai Rp37 Miliar.

Angka tersebut diambil dari pengadaan furniture di 668 sekolah yang mencapai Rp 11 Miliar.

Dengan pengadaan kursi dan meja sekolah pertahun 60 buah, total mencapai Rp 26,052 miliar. (*)