Pemindahan IKN Nusantara Belum Berdampak di APBD PPU

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum berdampak pada penambahan anggaran di Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah asal.

Bupati PPU Hamdam mengatakan, bahwa sejak IKN pindah ke Sepaku, PPU tidak mengalami kenaikan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara khusus.

Meskipun pada tahun ini APBD PPU meningkat Rp800 miliar dibandingkan tahun 2022 lalu.

Namun hal itu kata Hamdam merupakan pendapatan normatif yang dialami PPU juga daerah lainnya.

Tahun ini APBD PPU sebesar Rp2 triliun, naik dibanding 2022 yang hanya Rp1,2 triliun.

Naiknya pendapatan tersebut kata Hamdam karena dana kurang salur yang dicairkan, penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) seiring penyesuaian harga minyak dunia, kenaikan harga CPO, dan naiknya harga batu bara.

Baca juga: IAI Kaltim Nilai PPU Yang Harus Rasakan Dampak Paling Besar Pemindahah IKN Nusantara

Baca juga: Jumat Curhat Kapolda Kaltim di Titik Nol IKN Nusantara, Bahas Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

“Tahun ini ada penambahan anggaran Rp2 triliun yang tahun lalu cuma Rp1,2 ada peningkatan Rp800 miliar. Ini masih haknya PPU yang menggunakan perhitungan normatif,” ungkapnya pada Jumat (27/1/2023).

Untuk itu kata Hamdam, kenaikan tersebut bukan karena adanya IKN, tetapi memang merupakan hak dari PPU sendiri.

Upaya untuk mendapatkan tambahan anggaran itu, masih terus dilakukan. PPU butuh anggaran tambahan agar bisa melakukan pembangunan sendiri, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakatnya.

Seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana kesehatan dan lainnya.

Baca juga: Pekerja di IKN Nusantara Akan Disiapkan TPS Khusus di Pemilu 2024

“Banyak infrastruktur lain yang menjadi kewenangan kami dan kurang pas kalau ditangani pusat. Jadi perlu kebijakan untuk memberikan penambahan pendapatan didalam APBD kami,” pungkasnya. (*)