DPRD Fokus Bahas Penanganan Banjir di Rapat Tahunan Forkopimda dengan Stakeholder se-Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - DPRD Bontang menyampaikan kondisi persoalan banjir dalam rapat koordinasi tahunan Forkopimda bersama stakeholder se-Bontang.

Ketua DPRD yang diwakili Ketua Komisi II Rustam, menyampaikan jika persoalan banjir masih menjadi momok setiap tahun di Bontang.

Ada dua banjir yang dimaksud Rustam, yakni banjir rob dan bajir kiriman akibat curah hujan tinggi.

Tanggung jawab menentaskan banjir, tentu tidak sepenuhnya berada di tangan Pemkot Bontang.

Baca juga: Rapat Tahunan Stakeholder se-Bontang, Basri Rase Beberkan Persoalan Mulai Banjir hingga Stunting

“Perusahaan juga harus punya peran ikut serta menentaskan banjir dengan mengalokasikan dana CSRnya,” bebernya dalam rapat koordinasi tahunan Forkopimda bersama stakeholder se-Bontang, di Bandung, Rabu (1/2/2023).

Di tahun 2023, ada Rp 50 miliar anggaran untuk penanganan banjir yang dialokasikan menggunakan dana aspirasi DPRD.

Harapannya, sebagai. dana CSR dari peruhaan dapat dialokasikan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan banjir.

“Saya tidak tahu bagaimana nomenklaturnya dana CSR di APBD. Tapi perlu ada alokasi dana CSR untuk banjir,” bebernya.

Baca juga: Pedagang Pasar Tamrin Bontang Mengeluh, Pasokan Ikan dari Nelayan Anjlok Akibat Cuaca Buruk

DPRD pun mendorong agar tahun ini Pemkot Bontang lebih fokus menangani banjir. Pasalnya ada potensi realisasi APBD Bontang 2023 akan naik.

Besaran proyeksi APBD 2023 ini diharap menjadi spirit semua instansi untuk bersama-sama menentaskan banjir tahun ini.

“Proyeksi APBD kita tahun ini kemungkinan bisa capai Rp 2 triliun. Tahun lalu saja dalam kondisi covid, APBD kita naik jadi Rp 1,6 triliun. Besarnya APBD kita ini, saya rasa kita bisa tuntas persoalan banjir ini,” tandasnya. (*)