Beber Penurunan Stunting, Dr.Ir Listyawardani, M.Sc: Jangan Lewatkan 1.000 Hari Periode Emas

Ada, misalnya konvergensi. Hanya saja waktu itu dilakukan hanya di tataran pemerintah hingga kabupaten dan tidak melibatkan masyarakat. Jadi gini, sekarang ada konsep resiko, bukan hanya resiko stunting tapi ada juga resiko keluarga stunting.

Kita punya deteksi-deteksi awal bahwa dalam keluarga itu kalau ada anak balita dan keadaan keluarga seperti itu, resiko anaknya bisa jadi stunting. Ya, Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan sebelumnya tetapi masih di awang-awang. Maka sekarang kita harus turun sampai ke tatanan keluarga.

Jadi kunci utamanya keluarga, ya?

Ya. Dan itu juga alasan Pak Presiden menunjuk BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana. Karena BKKBN berkecimpung dalam program-program untuk keluarga.

Penurunan, artinya dari 2019, ke 2020 hingga 2022 ini, berkat 5 tadi itu?

Iya betul.

Itu akan konsisten hingga 2024 atau ada inovasi baru?

Sekarang sudah tinggal pelaksanaannya. Strategi dasarnya kita sudah ada, program pokok di lapangan sudah ada. Sekarang tinggal kita bagaimana itu betul-betul bisa terlaksana.

Apakah kira-kira ada yang perlu diperbaiki untuk mencapai penurunan stunting?

Terutama pada helix, ya. Untuk mempercepat ini jika hanya melalui anggaran pemerintah saja tidak akan cukup. Maka kita akan mengajak melalui dunia usaha, misalnya melalui program bapak asuhan stunting.

Jadi semua keluarga dan anak resiko stunting harus punya bapak asuh, apalagi jika mereka dari keluarga yang tidak mampu. Ini bentuk kepedulian. Itulah yang harus selalu kita gali.

Sementara di sisi lain secara paralel kita juga terus melakukan pendampingan, monitoring melalui berbagai aplikasi, dan terus menggelorakan melalui media-media tentang isu stunting.

Tahun 2019 hingga 2022 kan ada petanya. Pasti ada road map terkait stunting di Indonesia. Boleh sebut daerah-daerah mana saja yang memiliki angka tertinggi stunting mulai dari terendah ke tertinggi?

Sebetulnya petanya masih sama. Namun kami ada 12 provinsi prioritas, karena prevalensinya tinggi dan populasi yang besar. Secara prevalensi misalnya dari NTT, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Kalau lima provinsi yang besar itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara. Jadi intinya prioritas itu adalah daerah dengan populasi tinggi.