Mata Lokal Memilih
Ditolak Golkar Masuk Koalisi Besar karena Memperumit, PDIP Geram: Deklarasi Saja Jangan Banyak Omong
Ditolak Golkar masuk koalisi besar karena memperumit situasi, PDIP Geram: Deklarasi saja, jangan banyak omong.
TRIBUNKALTIM.CO - Ditolak Golkar masuk koalisi besar karena memperumit situasi, PDIP Geram: Deklarasi saja, jangan banyak omong.
Saat ini pembentukan koalisi besar beberapa partai politik tengah menjadi perhatian.
Namun, Golkar menolak PDIP bergabung dengan koalisi besar karena disebut PDIP sudah bisa mengusung capresnya sendiri.
Politikus PDIP, Aria Bima memberi respons saat partainya disebut memperumit situasi jika bergabung dengan koalisi besar.
Baca juga: Partai Perindo dan Golkar Bahas Koalisi Besar, HT - Airlangga Sepakat Lanjutkan Program Jokowi
Bahkan ia mengaku geram jika partainya disebut ngotot mengajukan kader dari tokoh internal partai.
Ini berawal dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid yang menolak PDI-Perjuangan masuk di koalisi besar.
Penolakan tersebut didasari karena PDIP tentu akan kukuh mengusung Calon Presiden (Capres) dari kadernya sendiri.
Apalagi PDIP, kata Nurdin, sebenarnya sudah mampu mengusung Capresnya sendiri.
Jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, menurut Nurdin, maka yang terjadi akan timbul kerumitan.
"PDIP tentu pasti berjuang untuk kadernya sendiri dan apalagi cukup tinggikan (elektabilitasnya), artinya bersainglah tiga tokoh itu."
"Tapi kalau ini bergabung, ini akan menambah kerumitan, sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri," kata Nurdin dikutip dari Kompas Tv.
Menurut Nurdin, akan lebih baik jika PDIP berani mencalonkan kadernya sendiri.
Barulah jika PDIP menang, nanti bisa gabung di pemerintahan.
"Jadi kalau pendapat saya PDIP mencalonkan sendiri saja, nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah (bergabung) di pemerintahan," ujar Nurdin.
Baca juga: PKB di Koalisi Besar Golkar dan Prabowo Subianto, tak Sodorkan Cak Imin jadi Cawapres 2024
Respons PDIP
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.