Sejumlah Konflik Sosial yang Berpotensi Muncul di IKN Nusantara, Mulai Tenaga Kerja hingga Lahan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sejumlah masalah sosial berpotensi muncul di Kecamatan Sepaku, atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Potensi konflik sosial yang berpotensi muncul tersebut, dipastikan bukan antar golongan tertentu.

Melalui pertemuan yang diadakan BRIN, Otorita IKN dengan masyarakat, ada beberapa potensi konflik yang berpotensi terjadi.

Seperti, rendahnya serapan tenaga kerja di proyek IKN, tidak adanya kejelasan status lahan warga terutama yang berada di Kelurahan Sepaku, serta masih dibatasinya jual beli lahan serta perizinan usaha di wilayah Kecamatan Sepaku.

Baca juga: 3 Kaidah Proposal Investasi di IKN Nusantara, Tidak Membebani Masyarakat Mengakses

Sekretaris Camat Sepaku, Hendro Susilo mengatakan, warga kerap kali mengeluh terkait hal tersebut.

Menyangkut perizinan, hingga saat ini izin membangun usaha atau mendirikan perusahaan, khusus di Kecamatan Sepaku, pada sistem pengajuannya hingga kini masih ditutup dan tidak bisa diakses.

Hal itu membuat banyak perusahaan yang tetap beroperasi meskipun belum selesai dalam pengurusan izin.

Baik berupa pabrik batching plant, maupun usaha penginapan atau perhotelan.

Baca juga: Bilah-Bilah Sayap Garuda untuk Istana Presiden di IKN Nusantara dari Kuningan

"Perizinan disistemnya khusus di Kecamatan Sepaku ini ditutup," ungkapnya pada Selasa (23/5/2023).

Sementara terkait serapan tenaga kerja, dari ribuan tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, yang terserap belum maksimal.

Kendalanya, gaji yang rendah karena hanya Rp150 ribu per hari, atau belum adanya penggilan kerja dari perusahaan terkait.

Informasi mengenai lowongan kerja di Sepaku juga tidak tersebar dengan maksimal. Bahkan, anjungan siap kerja yang dibangun belum lama ini, diakui tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Padahal, wadah tersebut yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai lowongan kerja, maupun ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Anjungan siap kerja harusnya di optimalkan sehingga masyarakat bisa menemukan lowongan dan peluang kerja di IKN melalui anjungan tersebut," sambungnya.

Ia berharap, potensi konflik tersebut segera mendapatkan upaya mitigasi, agar tidak terjadi dan berlarut-larut ditengah masyarakat.

"Harapan kami segera disusun formula, terutama terkait dengan pengendalian lahan," pungkasnya. (*)