PKS Sebut Anies Baswedan Bisa Menang Telak di Jawa Barat 80 Persen, Bukan tanpa Alasan

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Anies Baswedan dalam isu pencapresan jelang Pilpres 2024 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebut Anies Baswedan bisa menang telak di Jawa Barat 80 persen.

Bukan tanpa alasan, Anies Baswedan dipercaya PKS bakal mendominasi suara di Jawa Barat.

Capres NasDem, Anies Baswedan digadang-gadang bakal menguasai Jawa Barat.

Bahkan Partai Keadilan Sejahtera alias PKS yang juga mengusung Anies Baswedan sesumbar bisa menang telak 80 persen di Pilpres 2024.

Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang diusung Koalisi Persatuan untuk Perubahan, yang di dalamnya terdapat Partai NasDem, PKS dan Demokrat.

Partai koalisi percaya Anies Baswedan diyakini memperoleh 80 persen suara di Jawa Barat.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Anies Baswedan Kuasai Jawa Barat, PKS Sesumbar Bisa Menang Telak 80 Persen di Pilpres 2024

Partai yang tergabung dalam koalisi tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

Pengusungan sosok Anies Baswedan menjadi Bakal Calon Presiden di Pemilu 2024 diyakini PKS akan meraih 80 persen suara di Jawa Barat.

Klaim itu disampaikan Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Ridwan Solichin, Senin (29/5/2023).

Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya dapat meraih 80 persen suara untuk pengusungan capres Anies tersebut.

“Mohon doanya, karena totalitas kita kemenangan PKS di Jawa Barat ini berdampak pada kemenangan di tingkat Nasional."

“Dulu kita waktu 2018, kita baru 60 persen itu pun kita tidak menang di tingkat nasional, artinya Jawa Barat ini harus 80 persen Anies Baswedan menang, mudah-mudahan bisa tercapai,” ujarnya.

Baca juga: Ketika Anies Baswedan dan Jusuf Kalla Kompak Serang Pemerintah Soal Jalan, Ini Respon Menteri PUPR

Untuk meraih hal itu, PKS di Jawa Barat juga sudah memiliki narasi Jabar putih.

Hal itu berkaitan dengan bagaimana agar Jabar ini putih secara ideologis dan putih secara politis.

Selain itu, dia menjelaskan, akan melipat gandakan kursi dari mulai tingkat pusat, propinsi dan daerah di Jawa Barat.

Dengan demikian, hal itu merupakan salah satu langkah agar PKS bisa menang.

“Partai kita di pusat 26 kursi untuk Jawa Barat dari 13 jadi 26, propinsi kita 21 kursi sekarang, target 42 kursi di tahun 2024 dan di kabupaten kita ada 177 kursi dan insyaallah menjadi 334 kursi."

“Mudah-mudahan berdampak pada Pilkada 2024 bulan November dengan dua kali lipat kursi ini, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi bisa mencalonkan secara mandiri, baik untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati,” ucap dia.

Baca juga: Ganjar Pranowo Balas Sindiran Anies Baswedan Soal Lari Pagi Keliling Indonesia Cuma Pakai Kaos

Sementara pada Minggu (28/5/2023) kemarin, DPD PKS Majalengka menggelar kegiatan halal bihalal.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Nurhasan Zaidi, Pengurus DPW PKS Jabar dan Pengurus DPD PKS Majalengka.

Jawaban Kubu Anies Baswedaan Saat Diminta PDI Perjuangan untuk Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Permintaan maaf yang diinginkan PDI Perjuangan ke Presiden Jokowi oleh Anies Baswedan ditanggapi Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah atas Bacapres dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan tentang data pembangunan jalan.

Sebagaimana diketahui bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono (BSY) dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Kamhar Lakumani bahwa data yang disampaikan Anies Baswedan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sehingga dia mengklaim tidak ada yang salah dan apa adanya.

"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementrian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," kata Kamhar dalam keterangannya kepada Tribunnews, dikutip Senin (29/5/2023).

Baca juga: Survei Capres dari Populi Center: Prabowo Teratas, Selisih Ganjar dan Anies, Figur Cawapres Pilihan

Hal itu kata Kamhar terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang.

Dia mengatakan bahwa bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah.

"Kebijakan Pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya nafas dan jiwanya pro rakyat, sementara Pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat," lanjutanya.

Justru merekalah kata Kamhar yang semestinya minta maaf ke rakyat.

Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan.

Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.

"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin ditingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimmick. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya," kata Kamhar.

Jokowi dikatakan Kamhar juga model kepemimpinan top down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker dan sebagainya.

"Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," katanya.

Baca juga: Anies Baswedan Sulit Kejar Elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Cek Hasil Survei SMRC

Kemudian Kamhar menanyakan bagaimana kabar mobil Esemka dan janji ekonomi meroket.

"Mobil ‘gaib’ esemka apa kabar? Janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi Bansos untuk wong cilik dikala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri. Katanya partai wong cilik, nyatanya jatah wong cilik ‘diembat’ juga. Masih banyak sekali catatan kelam dalam 2 periode pemerintahan sekarang yang menunggu giliran untuk terkuak. Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat," tutupnya.

Sebelumnya Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta maaf atas pernyataannya membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, data yang dipaparkan Anies di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu itu tidak sesuai dengan data milik Kementerian PUPR.

“Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/5/2023). (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul PKS Yakin Anies Baswedan Menang Telak di Jawa Barat, Targetkan 80 Persen Suara