Tanda Tangan PKS dengan LPDB-KUMKM, Jamkrida Permudah Permodalan Koperasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sektor koperasi di Kalimantan Timur memulai kembali untuk bangkit setelah dua tahun belakangan didera Covid-19.
PT Jamkrida Kaltim kembali menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Rabu (7/6).

Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim, Agus Wahyudin selepas menandatangani PKS didampingi Komisaris Utama Meiliana menegaskan pelaku koperasi kini diberi kemudahan dalam permodalan dengan adanya perjanjian ini. Apalagi sektor koperasi di Kaltim dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) perlahan ingin kembali ditingkatkan karena momentum tersebut.

"Ya mungkin permodalannya susah, datang saja mengajukan ke LPDB dan dijamin oleh Jamkrida. Jadi maksudnya itu banyak peluang untuk pengembangan koperasi, istilahnya jangan sampai kondisi Covid-19 yang sudah menurun tidak dimanfaatkan. Nah ini mulai bangkit artinya ada kesempatan," sambung Agus.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kaltim mencatat hingga tahun 2022 di 10 Kabupaten/Kota ada 6.043 unit koperasi.

Dari 3.104 unit koperasi tercatat aktif. Sementara 2.939 unit koperasi diantaranya tidak aktif.
Melihat ini tentunya Jamkrida Kaltim tak menutup ruang agar para koperasi lebih tumbuh dan berkembang dengan adanya akses kerja sama tersebut.

"Koperasi yang bagus bisa meningkatkan statusnya dan peningkatan permodalannya. Kalau ekonomi di Kaltim selama ini juga telah on the track. Kita juga bekerja sama dengan Bankaltimtara dan BPR sudah mulai aktif memberikan penjaminan ke UKM, terbaru ini ya dengan LPDB, khusus koperasi, peluang koperasi untuk akhirnya maju," kata Agus.
Sementara itu Direktur LPDB-KUMKM RI, Supomo mengungkapkan sebenarnya untuk perjanjian yang dilakukan kemarin mengulang apa yang sudah dilakukan.

"Kita lebih menekankan apa sih yang menjadi tindak lanjut dari PKS itu, dari kami dan Jamkrida jadi lebih ke teknis, Bagaimana sih actionnya," terangnya.
Supomo juga banyak diskusi dengan Komisaris Utama dan Dirut Jamkrida terkait potensi sektor koperasi dengan adanya IKN Nusantara.

Tentunya konsen permodalan akan lebih banyak dibutuhkan seiring pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor UKM yang bersinggungan langsung dengan pembangunan Ibu Kota baru di Kaltim.
Jamkrida Kaltim juga berkomitmen mengumpulkan data koperasi melalui Disperindagkop UKM Kaltim, Kabupaten/Kota untuk mendorong permodalan melalui LPDB-KUMKM ini.
LPDB-KUMKM menegaskan siap memberi sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) terkait cara permodalan melalui pihaknya secara langsung.

"Nanti sosialisasi dan bimtek untuk bisa masuk ke kami, memang agak susah tetapi biaya dan bunga kan murah untuk permodalan koperasi. LPDB kini masih ada (berkantor) di Jakarta, untuk potensi di daerah tentunya yang mengerti teman-teman Jamkrida. Maka kita balik saja, mana nasabah Jamkrida yang perlu ditingkatkan dan kembangkan apalagi adanya IKN. Sedikit juga kami tambahkan nanti di bulan ini akan kita kumpulkan koperasi mana-mana saja yang berpotensi untuk ikut mengembangkan daerah dan tujuannya ke IKN," sambung Supomo. (uws)