Progres Pembangunan 36 Rumah Menteri di IKN Nusantara, 12 Unit Mulai Konstruksi

TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak 12 dari 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah mulai konstruksi.

"Sudah 11 persen, ada sekitar 12 unit.

Total ada 36 unit, 12 unit sudah konstruksi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Iwan Suprijanto saat ditemui di Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Dilansir dari Kompas.com, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikucurkan untuk pembangunan rumah menteri di IKN adalah Rp 493 miliar.

Rumah menteri IKN ditargetkan siap huni pada Juni 2024, seiring dengan pemindahan ibu kota negara dari Kota Jakarta ke IKN tahap pertama.

Rumah menteri dibangun di lokasi persil 104 dengan luas 10,6 hektar, dan persil 105 dengan luas 9,1 hektar.

Hunian berbentuk rumah tapak ini memiliki dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

"Rumah tapak jabatan menteri ini nantinya akan dibangun dua lantai," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (02/06/2023).

Untuk lantai pertama, akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan juga kamar tidur tamu.

Baca juga: Ada Luhut, Menteri PUPR Yakin Pembangunan IKN Nusantara Makin Cepat, Lahan Beres

Sedangkan di lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan juga kamar tidur anak.

Kompleks hunian tersebut nantinya juga akan ditanami beberapa tumbuhan. Seperti halnya tanaman anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sementara paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara masih on the track.

Di mana tahun depan artinya target pemindahan dan rencana Presiden Jokowi untuk melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN masih sesuai dengan jadwal.

Dilansir dari Kontan, adapun, progres pembangunan infrastruktur keseluruhan yang ada di IKN saat ini Danis mengatakan sudah mencapai 29 persen per 11 Mei 2023.

"Sudah sekitar 29 persen. (Pembangunan) sejauh ini masih on the track," kata Danis, Minggu (21/5).

Dari progres keseluruhan tersebut, Danis mengatakan yang hampir rampung ialah pengerjaan Bendungan Sepaku Semoi. Dimana saat ini progresnya mencapai 91,28 persen .

"Jalan tol ada yang sudah 18 persen , untuk bangunan kantor ada yang sudah 6 % . Kalau Istana dan Kantor Presiden sudah sekitar 12 % ," imbuh Danis.

Pertama ialah Istana Presiden dan lapangan upacara, di mana per 11 Mei 2023 progresnya mencapai 11,91 % . Sedangkan Kantor Presiden kini progresnya sudah mencapai 12,05 % .

Kemudian Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung lainnya realisasi progresnya mencapai 14,11 % . Untuk 4 Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Ia menyampaikan progres pembangunan antara 3-5 % .

Danis melanjutkan, untuk progres ruang terbuka hijau atau Sumbu Kebangsaan (Plaza Seremoni) realisasi pengerjaan sudah 19,20 % .

"Plaza seremoni atau sumbu kebangsaan jadi ruang terbuka hijau seperti monas. sudah hampir 20 % . Kita juga menyiapkan seperti Widya Chandra buat rumah menteri," kata Danis. (*)