Terbaru! Bursa Capres dan Cawapres 2024 Memanas, NasDem Minta Demokrat Jujur Soal Duet Anies - AHY

TRIBUNKALTIM.CO - Bursa capres dan cawapres 2024 memanas, NasDem kini minta Demokrat jujur saja soal duet Anies Baswedan - AHY.

Partai Demokrat diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Selanjutnya, Demokrat dinilai berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Prabowo Subianto.

“AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Terbaru Survei Capres 2024: Prabowo Bisa Kalahkan Ganjar di Pilpres 2024 Jika Anies Gagal Nyapres

Memang, jika bergabung dengan poros Gerindra, belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres Prabowo.

Namun, setidaknya, dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies.

Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibanding Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kalaupun tidak jadi cawapres dari Prabowo, tentu bargain politik dari Gerindra akan jauh kebih baik dari Nasdem bagi yang sering menyepelekan Demokrat,” ujar Ari.

Ari pun menilai, desakan Demokrat terhadap Koalisi Perubahan untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies bermuatan politis.

Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari koalisi seandainya Anies tak menunjuk AHY sebagai calon RI-2.

Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.

Demokrat diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang, apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.

“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” kata Ari.

Ari melanjutkan, Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Ketimbang Anies, partai bintang mercy itu dinilai masih lebih banyak “menjual” AHY.

Ini terbukti dari banyaknya baliho-baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies.

“Demokrat terkesan ambigu, antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakkan AHY di setiap kesempatan,” tutur Dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, setidaknya Juni 2023.

Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Cawapres, AHY Ungkap Kekhawatiran Terjadi Penjegalan

Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara Pemilu 2024 kian dekat.

Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem, sesama anggota Koalisi Perubahan.

Partai besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten.

Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” tandasnya.

Terkuak Alasan Harry Tanoe Ubah Dukungan di Pipres

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menjelaskan alasan pihaknya memutuskan untuk mendukung bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo, setelah sebelumnya sempat menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Perindo resmi mendukung Ganjar sebagai bakal capres 2024 di markas PDI-P, Jakarta Pusat.

Baca juga: Daftar 10 Nama Cawapres Ganjar, Puan: Erick Thohir, Mahfud MD, Sandiaga, hingga AHY dan Ridwan Kamil

Mulanya, Hary Tanoe mengakui bahwa dirinya berkunjung ke kediaman Prabowo. Dia menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.

"Bukan hanya Pak Prabowo, juga Pak Airlangga Partai Golkar," ujar Hary Tanoe di kantor DPP PDI-P, Jumat (9/6/2023). 

Menurut Hary Tanoe, setiap partai politik pasti melakukan yang namanya penjajakan politik.

Namun, pada akhirnya, Perindo memutuskan untuk melakukan kerja sama politik dengan PDI-P.

"Sebagaimana tadi sudah dilihat resmi, kami menandatangani kesepakatan kerja sama politik dengan PDI-P yang tentunya diwakili oleh ibu kita, Ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Lalu, Hary Tanoe mengungkapkan alasan Perindo memilih PDI-P sebagai mitra koalisi.

Dia menilai PDI-P adalah partai yang paling siap dalam menghadapi Pemilu 2024.

Apalagi, PDI-P sendirian saja sudah memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

"Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya filosofi ideologinya tentunya sama, sama-sama landasannya adalah Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Hary Tanoe.

Alasan selanjutnya, kata bos MNC tersebut, Ganjar adalah sosok yang sangat diterima masyarakat saat ini.

Dia menyebutkan, Ganjar masih muda dan memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini.

"Termasuk tadi disebut di dalam pidato beliau, IKN dan lain sebagainya, jadi membangun satu negara tentunya continuity itu penting sekali. Itu adalah tiga hal yang melatarbelakangi kenapa kami pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama politik dengan PDI-P," imbuhnya.

Pada April 2023, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan, pihaknya terbuka dengan kehadiran Perindo dan partai lainnya untuk bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Kita terbuka dan akan gembira kalau Perindo dan mungkin ada partai-partai lain yang bukan (Perindo ikut bergabung)," ujar Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di kediamannya di Jakarta, Rabu (5/4/2023). 

Terbukanya Gerindra dengan partai lain untuk bergabung dengan KIR, kata Prabowo, semata-mata untuk membangun barisan yang besar agar tercipta kelangsungan pembangunan yang diharapkan.

"Kita ingin suatu apa ya, suatu katakanlah barisan yang cukup besar, solid, supaya menjamin kelangsungan pembangunan, supaya menjaga ketenangan kerukunan. Yang kita butuh adalah keharmonisan, kerukunan, kesejukan," katanya.

Di kesempatan yang sama, Hary Tanoesoedibjo juga memberi tanggapan perihal ajakan kepada Perindo untuk bergabung ke koalisi KIR.

Menurutnya, ajakan tersebut merupakan hal yang baik dan ke depannya kedua partai tersebut akan melanjutkan diskusi terkait hal ini.

"Bagus tentunya, memang itu substansinya yang penting dibicarakan. Jadi, ke depan tentunya nanti dari partai Gerindra dan dari kami Partai Perindo akan melanjutkan diskusi-diskusi ini," kata Hary Tanoe.

"Mudah-mudahan, ke depan kerja sama politik ini bisa berjalan baik untuk kepentingan NKRI," ujarnya lagi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS