Jawaban Ganjar terkait Isu Kontrak Politik Jika Ia Terpilih Presiden 2024, PDIP Sentil Ade Armando

TRIBUNKALTIM.CO - Isu kontrak politik Ganjar Pranowo yang menyebut posisi menteri startegis nantinya ditentukan PDIP apabila Gubernur Jawa Tengah ini terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024. 

Isu kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDIP ini mengemuka setelah disebutkan Ade Armando, politisi PSI. 

Terkait dengan isu kontrak politik yang disebutkan Ade Armando, Ganjar Pranowo dan PDIP segera memberikan jawaban. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah langsung menyentil politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando dengan sebutan brutus.

Hal menyikapi pernyataan Ade Armando yang menyebut PDIP dan Ganjar Pranowo telah membuat kontrak politik bahwa posisi menteri startegis nantinya ditentukan PDIP bila Ganjar terpilih menjadi presiden.

"Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDIP bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus," kata Said dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Said Abdullah Sentil Ade Armando yang Hembuskan Isu Kontrak Politik PDIP dan Ganjar: Mereka Brutus.

Said menegaskan PDIP tak pernah membuat kontrak politik dengan Ganjar terkait penentuan jabatan startegis.

"Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia berpendapat ada yang membangun framing dengan tujuan untuk mengkerdilkan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," ungkap Said.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memastikan PDIP tak akan membiarkan fitnah tersebut.

Said menegaskan PDIP bersama partai politik (parpol) pendukung Ganjar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo sangat solid.

Baca juga: Terbaru! Hasil Survei Capres 2024: Soal Sosok Merakyat, Ganjar Unggul Jauh dari Prabowo dan Anies

"Justru saat ini PDIP sangat solid.

Kader-kader PDIP bersama partai-partai lain yang mendukung Pak Ganjar seperti PPP, Hanura dan Perindo turun ke bawah bersama-sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Pak Ganjar," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan upaya-upaya tersebut hanya untuk merusak citra Ganjar.

"Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di medsos lalu seolah-olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana," imbuhnya.

Jawaban Ganjar

Sementara itu, Ganjar Pranowo membantah isu kontrak politik dengan PDIP. 

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Respons Ganjar Sikapi Isu Kontrak Politik: Kabinet Prerogatif Presiden, Bukan Partai, Ganjar menegaskan bila pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogratif presiden, bukan ditentukan partai tertentu.

"Kabinet ya ditentukan presiden, wong prerogatif," kata Ganjar, saat ditemui usai menghadiri Pembukaan Seleks Magang Jepang tahun 2023 di Kantor Disnakertrans Jateng, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Senin (12/6/2023).

Dilansir dari kompas.com, hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan bersama.

Pemberian hak prerogatif bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan dibuka sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kabarnya Ahok Masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Sebut Bakal Segera Digodok Megawati

Ada sejumlah hak prerogratif presiden yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen. Di antaranya soal pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Dalam pasal 17 ayat 2 disebutkan: menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

PPP Ragukan Isu Kontrak Politik Ganjar dan PDIP

Isu kontrak politik PDIP dan Ganjar Pranowo dihembuskan politikus PSI Ade Armando.

Ade dalam cuitannya mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.

Menyikapi hal tersebut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek meragukan informasi tersebut.

"Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando.

Tapi, kok saya meragukan informasi itu," kata Awiek di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/2023).

Awiek menegaskan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan orang yang taat terhadap konstitusi.

"Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur.

Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia enggak tahu," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Punya Gerbong Jenderal TNI, Dari Mantan KSAL, KSAU, Petinggi Kemenhan dan Kepala BNBP

Dia meyakini Ganjar mengerti dalam pembentukan kabinet dan hak prerogatif presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun demikian.

"Pasti Pak ganjar tahu, dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden.

Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu, karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," ungkap Awiek.

Namun, Awiek menganggap konteks Ade Armando adalah mempertanyakan, bukan menuduh.

"Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi," tegasnya.

Adapun teken kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar sebelumnya diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Ade mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.

Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade di akun Twitternya, dikutip Selasa pagi.

Baca juga: Ganjar Pranowo Terus Terang di Hadapan Relawan, 2 Partai Ini Susul PPP dan Perindo, PAN dan Hanura?

(*)

Update Pilpres 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS