IKN Nusantara Perlu Gedung Pencakar Langit? Ahli Konstruksi Ingatkan Tanah Labil

TRIBUNKALTIM.CO - Berbagai bangunan gedung akan berdiri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Baik itu perkantoran, komersial, hingga hunian vertikal.

Dengan banyaknya gedung yang akan dibangun, jenis bangunan tinggi maupun pencakar langit bisa saja menjadi pilihan.

Sebab jenis bangunan gedung itu dapat meminimalisasi cut and fill lahan, serta tidak banyak memakan luasan lahan maupun vegetasi di IKN.

Namun, sebetulnya perlukah membangun gedung pencakar langit di IKN?

Dilansir dari Kompas.com, Jimmy S. Juwana, Ahli Konstruksi dari Universitas Trisakti berpendapat, gedung pencakar langit yang standarnya memiliki 50-100 lantai secara umum diperuntukkan bagi daerah dengan lahan sempit dan harganya mahal.

Sehingga, kawasan gedung masih memiliki ruang terbuka hijau yang cukup besar, atau sesuai ketentuan minimal yakni 30 persen.

"Tapi kalau di IKN dengan lahan cukup luas sebetulnya tidak perlu bangunan bertingkat tinggi, apalagi pencakar langit.

Mungkin cukup dengan bangunan menengah yang maksimum 8 lantai supaya juga tidak terlalu kontras dengan lingkungan sekitar," jelas Jimmy dalam seminar virtual berjudul Arsitektur Menara-Indah dan Kokoh, pada Kamis (15/06/2023).

Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN ialah tantangan topogragi tanah yang berkontur dan kondisi geologi serta geoteknik.

"Di mana ada lapisan tanah yang kalau tidak terkena air kerasnya bukan main, tapi begitu kena air sedikit menjadi bubur," tandasnya.

Lapisan itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli geoteknik dan struktur untuk mengantisipasi dalam mendesain bangunan di IKN supaya biaya untuk struktur pondasi tidak besar.

Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya bidang tanah yang mengalami longsor, sehingga mengakibatkan bangunan runtuh.

"Bukan karena daya pikul tanahnya kurang, tetapi juga karena ada (bangunan gedung) pada bidang longsor yang (tanahnya) sangat labil," pungkas Jimmy.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima kunjungan para pengusaha asal Jerman yang difasilitasi oleh Kamar Dagang Jerman-Indonesia (EKONID) di Kantor Kementerian PUPR, Senin (12/6).

Pertemuan dengan para Delegasi Konstruksi Jerman tersebut membahas potensi kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Basuki mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR sangat terbuka kepada investor untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur di IKN Nusantara melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Presiden Joko Widodo telah menawarkan proyek IKN berpotensi penuh untuk investasi dengan skema public private partnership dalam pembangunan gedung, perumahan, rumah sakit, pusat komersial, dan lainnya,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/6).

Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan kemungkinan kerja sama dengan para pengusaha asal Jerman terkait pemanfaatan inovasi teknologi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan untuk diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN.

“Karena kondisi geo-nya sangat spesifik, kondisi tanah.

Mungkin anda memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung kami.

Kami juga harus tahu bahwa anda memiliki ahli geotek, sehingga kami dapat mendiskusikan secara detail,” terang Basuki.

Basuki menyebutkan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu.

Diantaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, infrastruktur pengendali banjir, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, dan rumah dinas menteri.

Basuki menyampaikan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pembangunan IKN untuk menjaga roda ekonomi nasional. (*)