Denny Indrayana Sebut dapat Info Anies Baswedan segera Jadi Tersangka KPK, Lengkap Isi Surat Terbuka

TRIBUNKALTIM.CO - Unggahan terbaru Denny Indrayana menyebut ia mendapatkan informasi jika Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkap Denny Indrayana dalam surat terbuka yang diunggah di media sosial (medsos) pribadinya, Selasa (21/6/2023) sekitar satu jam yang lalu.

Surat terbuka yang diunggah mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara, Denny Indrayana terkait Anies Baswedan ini segera menjadi heboh. 

Dalam keterangan yang diterima, Rabu (21/6/2023), Denny Indrayana menyebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi di KPK.

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan.

Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya.

Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul BREAKING NEWS: Denny Indrayana Dapat Info Anies Baswedan Segera Jadi Tersangka KPK.

Selanjutnya, Denny Indrayana menyebut, setelah KPK 19 kali ekspose--ini pemecah rekor--seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka.

"Semua komisioner sudah sepakat.

Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun.

Baca juga: Endus Anies Baswedan Dijegal, Denny Indrayana Ungkit Kader NasDem Diperiksa KPK: Syahrul Yasin Limpo

Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo."

Dalam suratnya, Denny Indrayana mengaku tidak terkejut mendengar informasi ini.

Ia menyatakan, pernah menulis," “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.