Anies Pasti Bisa Maju? Gatot Nurmantyo Sebut Berbahaya Bila Pilpres 2024 Hanya Ada Prabowo - Ganjar

TRIBUNKALTIM.CO -Saat ini, ada 3 nama Capres 2023 yang mengemuka, yakni  Anies Baswedan yang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, PKS dan Demokrat), Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan PKB), dan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

Soal jumlah pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2024, Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, ternyata punya pandangan sendiri.

Menurutnya, bahaya bila peserta Pilpres 2023 hanya ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Gatot Nurmantyo menilai, jika nantinya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya terdapat dua calon yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, maka oposisi tak terwakili dalam pemerintahan.

Baca juga: Survei Pilpres 2024 Simulasi Ganjar - Nasaruddin Umar Salip Prabowo - Mahfud MD dan Anies - Khofifah

"Saya yakin orang yang paham dengan politik tidak berani. Mengapa? karena kalau yang maju hanya dari rezim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi tak terwakili, sangat berbahaya," kata Gatot di Aljazeerah Restaurant dan Function Hall, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023).

Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan sebuah teori.

Jika dua tokoh tersebut yang melenggang di kontestasi politik mendatang, Gatot menyebut, Indonesia akan mengalami kesulitan.

"Kita akan mengalami hal yang sulit karena demokrasi dimanapun di dunia pasti antara rezim itu bermasalah, besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi," ujarnya.

Kesulitan itu, dikatakan Gatot, bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol.

Menurutnya, semakin demokrasi dikriminalisasi maka akan semakin besar pula oposisi.

"Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini, karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar," ucap Gatot.

Ia lantas menyingung hasil poling generasi milenial yang menyatakan sebanyak 60 persen generasi tersebut apatis terhadap pemerintah.

"Kalau 60 persen tarolah setengahnya dari 30 persen tidak memilih maka siapapun yang jadi presiden dia tidak memiliki legalitas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya satu jadi mayoritas," ujarnya.

Padahal, kata dia, legitimasi suatu negara yang berdasarkan berdemokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas. Jika legitimasi ditarik oleh minoritas maka demokrasi tak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan.

Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi, harus mendapat legalitas dari mayoritas.