Profil Puan Maharani, Ketua DPR RI Perempuan Pertama sekaligus Kandidat Cawapres Anies Baswedan

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah profil Puan Maharani, ketua DPR RI perempuan pertama sekaligus kandidat cawapres Anies Baswedan.

Sejumlah nama figur perempuan masuk daftar pendamping Anies Baswedan menuju kontestasi Pilpres 2024.

Salah satu figur perempuan yang dipertimbangkan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan adalah Puan Maharani.

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra mengatakan, koalisi mempertimbangkan sosok perempuan yang dianggap cocok.

"Kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan," ujar Surya.

Mengutip dari Tribunnews.com, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kini coba melobi Puan Maharani.

Kubu Anies Baswedan kini berupaya keras mencari cawapres alternatif di luar mitra koalisi.

Guna menarik perhatian masyarakat, maka cawapres Anies harus tokoh yang kuat.

Meski ini ide gila, menurut Surya, bukan tak mungkin jika Anies-Puan terwujud.

"Sangat dipertimbangkan, peluang hasil dari pertarungan politik nanti kemungkinan cawapres perempuan, (sosok) yang menjadi pimpinan partai politik menjadi sangat relevan," ucapnya.

"Jadi figur-figur nasional seperti Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nur Wahid, Mbak Yenny Wahid, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar termasuk Sandiaga Uno masuk dalam pertimbangan Pak Anies," lanjut Surya.

Menurutnya, jika sudah matang, maka tim sukses akan sowan ke PDIP untuk minta restu dari Puan Maharani.

Baca juga: Langkah Ekstrem Disiapkan Koalisi Perubahan, Lobi Puan Maharani Jadi Cawapres Anies Baswedan

Tanggapi Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sementara itu, Jubir Anies Baswedan lainnya, Hendri Satrio alias Hensat menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pernyataan Hasto ini terkait adanya capres yang sudah dideklarasikan lama tetapi belum mengumumkan cawapres-nya.

Semua capres, menurut Hansat, tentu menunggu hari baik untuk mengumumkan cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.

"Karena sebetulnya mengumumkan terburu-buru pun tidak ada urgensinya karena masih Oktober pendaftaran capres-cawapres di KPU," kata Hensat.

Dirinya menilai jika ada capres yang mengumumkan cawapres-nya sejak awal, makan hal itu akan menguntungkan publik.

Hal ini lantaran publik telah mengetahui siapa saja pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga pada Pilpres 2024.

"Bahkan masih ada capres yang belum lengkap thresholdnya. Pak Prabowo kan belum lengkap tuh tiketnya, masih menunggu partai lain mendapatkan instruksi dari Pak Jokowi," tandas Hensat.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung bakal calon presiden (capres) NasDem, Anies Baswedan, saat ditagih nama cawapres Ganjar Pranowo yang tak juga diumumkan.

Hasto mengatakan, hal lumrah PDIP belum putuskan pendamping Ganjar, sebab pihak yang sudah lama mendeklarasikan capres pun belum kunjung ungkap wakilnya.

Dikatakan Hasto, para pimpinan PDIP sampai saat ini masih menggodok nama-nama kandidat yang berpeluang mengisi posisi sebagai pendamping Ganjar Pranowo.

"Yang mengumumkan capres 11 bulan lalu juga belum memutuskan," ujarnya.

"Kami kan baru bulan April. Jadi masih digodok, dilakukan pendalaman tapi pasti akan diambil keputusan," imbuh Hasto.

Partai Nasdem diketahui telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024, pada 2022 lalu.

Hal itu resmi disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Ide Gila Koalisi Perubahan, Pertimbangkan Cawapres Perempuan dan Bidik Puan Maharani Dampingi Anies

Profil Puan Maharani

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi atau lebih dikenal dengan nama Puan Maharani merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2019-2024.

Dr. (H.C.) Puan Maharani, S.Sos kini juga masih aktif menjabat sebagai ketua DPR RI.

Puan Maharani merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Achmad Sjaichu dan I Gusti Gde Subamia, yang pernah menjabat sebagai ketua DPR secara tetap.

Dia berusia 46 tahun saat dilantik menjadi ketua DPR RI.

Puan Maharani merupakan putri dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dengan Taufik Kiemas.

Dia lahir di Jakarta, 6 September 1973.

Sejak kecil ia telah hidup berdampingan dengan dunia politik, mewarisi keahlian dari kakeknya Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.

Puan merupakan lulusan komunikasi massa Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Sementara pada tanggal 14 Februari 2020, Puan dianugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro.

Nama Puan Maharani sudah terkenal sebagai seorang politikus di Indonesia.

Ia telah terjun ke dunia politik sejak tahun 2007 lalu.

Sementara untuk kehidupan pribadinya, mengutip dari wikipedia, Puan menikah dengan pengusaha Hapsoro 'Happy' Sukmonohadi.

Puan dan Happy menikah satu bulan sebelum masa reformasi yang diawali dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998.

Saat itu, ibunda Puan, Megawati, adalah tokoh oposisi terkemuka di negara itu dalam rezim yang tidak mentoleransi oposisi kritis.

Puan mengaku kesulitan menemukan tempat untuk pernikahan karena banyak pengelola gedung membatalkan pemesanannya.

Pernikahan itu akhirnya digelar di rumah Megawati di Kebagusan di Jakarta Selatan.

Puan mengatakan tidak ada pejabat negara yang hadir.

Dari pernikahannya dengan Happy, Puan dikaruniai dua anak, yakni Praba Diwangkara Caraka Putra Soma dan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari

Baca juga: Setelah Capres Ganjar Pranowo, Giliran Anies Baswedan Bertemu Puan Maharani di Tanah Suci

Karier Politik Puan Maharani

2007- 2010 Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

2006 Anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri

2009 -2012 Ketua I Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

2012 – 2014 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

2010-2015 Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

2012-2014 Anggota DPR RI Komisi I Bidang Pertahanan, Intelijen, Hubungan Luar Negeri,
Komunikasi dan Informatika

2009-2012 Anggota DPR RI Komisi VI bidang BUMN, Perdagangan, Perindustrian, Investasi,
Koperasi, UKM, dan Standarisasi Nasional.

2009-2014 Anggota Badan Kerjasama antar Parlemen / BKSAP DPR RI

2014-2019 Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2019 - 2024 Ketua DPR RI. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS