Kesejahteraan Kurang Diperhatikan, AHY: Gaji TNI/Polri, PNS, dan Nakes Harusnya Tiap Tahun Naik

TRIBUNKALTIM.CO - DPP Partai Demokrat memberikan gagasan agenda perubahan dan perbaikan terkait masa depan Indonesia, salah satu hal yang disorot adalah soal kesejahtarean Abdi Negara.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan perubahan tidak berarti menghilangkan program yang dilakukan Presiden Jokowi.

Di klaster ekonomi dan kesejahteraan misalnya, meski ada capaian tetapi harus diakuai sembilan tahun terkahir ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius.

Pertumbuhan ekonomi, sambung AHY, menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen.

Baca juga: Sebut Pendamping Anies Sudah Terbaca, Begini Respons AHY jika Tak Terpilih sebagai Cawapres

Pertumbuhan stagnan di 5 persen bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19.

Akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan terpukul, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Ketika ekonomi tumbuh rendah yang meroket justru utang pemerintah maupun BUMN.

Faktanya sebelum pandemi Covid-19 perekonomian sudah mengalami permasalahan.

"Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun kekuatan fiskal melemah, utang tinggi pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran, apalagi proyek dan megaproyek tersebut tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarkat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya," ujar AHY dalam pidato politiknya di Breakingnews KOMPAS TV, Jumat (14/7/2023).

AHY menambahkan Demokrat berpendapat langkah yang dilakukan pemerintah tidak sensitif dan tidak berpihak kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius.

"Sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti ini yang perlu diubah dan diperbaiki. Prioritas dan alokasi anggaran seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat utamanya para petani, nelayan, buruh dan golongan lemah lainnya. Subsidi listrik, solar dan pupuk harusnya bisa diperkuat dan tetap sasaran," ujar AHY.

Di sisi lain kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan.

Catatatan Demokrat dalam sembilan tahun terakhir gaji ASN hanya naik dua kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen.

Menurut AHY, mestinya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan naik setiap tahun.

Sebab jika dikaitkan dengan inflasi gaji mereka mengalami penurunan.

"Ini jelas tidak adil kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan tenaga honorer secara bertahap angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat," ujar AHY.

Baca juga: Gelar Nobar dan Diskusi Bedah Pidato Politik AHY di Samarinda, Demokrat Kaltim Sasar Pemilih Muda

Pandangan AHY Soal IKN

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui saat ini proyek tersebut tengah dikebut Pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya, Capres dari Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, Anies Baswedan juga menyampaikan pandangannya soal IKN Nusantara.

Dilansir dari Tribunnews.com, AHY menilai logis soal proyek IKN itu karena karena menurut dia, tidak ada yang bermasalah dengan wacana tersebut.

"Masalah IKN, Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya.

Tidak ada yg keliru dari sisi argumentasi logisnya," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Proyek itu menjadi tidak logis karena dia menaruh fokus pada kondisi perekonomian Indonesia yang belakangan ini menurutnya masih belum meningkat.

Termasuk kata dia soal kondisi fiskal bangsa Indonesia dan utang pemerintahan Indonesia yang belakangan ini meningkat.

"Yang menjadi kurang logis saat ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja seolah ada yang memaksakan diri, tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yg diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga mengukur diri," kata dia.

Dari kondisi tersebut, AHY menaruh kekhawatiran soal perencanaan pembangunan IKN tersebut.

Menurut putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, kekhawatiran proyek itu bisa mangkrak dan tidak berjalan dan yang akhirnya berdampak pada rakyat.

"Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita.

Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita.

Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua," beber dia.

Dirinya menyatakan, proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan atau legacy bagi pemerintahan yang sedang menjabat.

Sebab menurut dia, setiap legacy tidak perlu dikejar bisa diciptakan di satu masa jabatan pemerintahan.

"Semangatnya kita gak ada masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi, apa yg dikejar?" ucap dia.

"Jadi legacy itu tidak harus pokoknya harus sekarang kalau enggak tidak menjadi legacy kita," kata AHY.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia, Bima Arya sempat menanyakan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada bakal calon presiden Anis Baswedan yang diusung Partai Nasdem.

Baca juga: Survei Terbaru: Khofifah Kandidat Kuat Cawapres Pendamping Anies Baswedan, Bagaimana Nasib AHY?

Dilansir dari Kompas.com, pertanyaan itu dilontarkan Bima Arya dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas XVI APEKSI dihadiri Wali Kota Se-Indonesia yang digelar di Upperhills Convention Hall Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (13/7/2023).

Anies pun menjawab pertanyaan Bima Arya dengan pertanyaan lagi.

"Kenapa saya ditanyain terus. Kenapa saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM, itu tidak pernah ditanyakan," jawab Anies.

"Tapi, kalau IKN, itu yang selalu ditanyakan.

Sebenarnya dalam bawah sadar kita, pertanyaan sesungguhnya, cukup sampai di situ jawaban saya," kata dia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS