Dampak Proyek Jargas, DPRD Balikpapan Akan Tinjau Kerusakan Jalan di Balikpapan Utara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kerusakan jalan yang terjadi di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara layak menjadi perhatian.

Sebagai informasi, beberapa kerusakan di jalan tersebut merupakan dampak dari pengerjaan pipa jaringan gas (Jargas) Senipah-Balikpapan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Adapun terbaru yang menjadi sorotan berbagai pihak, bertepatan di depan Bank BTN Jalan km.5 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski telah ditambal aspal oleh pihak PGN, kondisi di jalan tersebut sempat retak hingga terbelah pada badan sisi kiri jalan dari arah Balikpapan Kota.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Alwi Al Qadri mengaku bahwa dirinya juga telah mendapatkan informasi perihal kerusakan jalan tersebut.

Baca juga: Pengerjaan Jargas di Balikpapan, Efeknya Jalan Retak hingga Terbelah

Baca juga: Warga Geger, Pipa Jargas di Bontang Bocor, Sempat Semburkan Api

Namun diakuinya, ia belum melihat secara langsung ke lokasi jalan yang mengalami kerusakan akibat proyek pipa jargas tersebut.

"Kami dapat informasi bahwa ini proyek nasional. Karena jalannya ini banyak dilewati warga Balikpapan, tentu kami akan melihat langsung lokasinya," kata Alwi, Senin (7/8/2023).

Meski belum belum mengetahui informasi lengkapnya, Alwi berharap agar pihak terkait merasa tanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak di kawasan Balikpapan Utara.

"Kami belum bisa terlalu banyak mengomentari. Karena saya hanya dapat informasi dari video dan kami juga belum terlalu tahu sebab akibatnya seperti apa," tuturnya.

"Tapi tentu kami akan mengawasi sebagaimana fungsi dewan komisi III DPRD Balikpapan," pungkasnya.

Demikian untuk memastikan hal tersebut, ia bersama komisi III DPRD Balikpapan berencana melakukan kunjungan ke lapangan dalam minggu ini atau minggu depan.

Baca juga: Harapan Ibu Rumah Tangga di Balikpapan pada Jargas, Tak Khawatir Kehabisan Gas

Mengingat saat ini masih ada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024. (*)