Rencana Pemprov Kaltim Jadikan MBTK BUMD Masih Berproses

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim masih terus berproses terkait upaya membangun BUMD dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) atau KEK Maloy.

Adanya investasi yang ditanamkan oleh dua investor di kawasan tersebut juga mendorong Pemprov agar segera membentuk BUMD.

Di mana, pengelolaan KEK MBTK ini dikelola dua pemerintah daerah, yakni Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur.

Sembari berproses, PT MBTK akan ditingkatkan statusnya menjadi badan usaha milik daerah (BUMD).

"Semua itu, agar para investor yang sudah masuk tidak akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka di KEK Maloy," kata Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Kamis (10/8/2023).

Ketika status PT MBTK meningkat, diharapkan investor yang masuk juga akan bertambah.

Baca juga: Kutim Masuk Kriteria Tuan Rumah Liga 3 Kaltim

Sehingga, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kaltim, terlebih pengembangan KEK Maloy turut bersinergi dalam mendukung pengembangan pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Artinya, ketika status itu meningkat, maka secara otomatis para investor semakin yakin untuk menanamkan modal mereka ke Provinsi Kaltim, khususnya di KEK Maloy," sambung Sri Wahyuni.

Pekerjaan rumah terbesar di Kaltim bagaimana mewujudkan pengembangan hilirisasi di kawasan ekonomi khusus, tak terkecuali di KEK Maloy.

"Sebagai pengelola kawasan PT MBTK ketika menjadi BUMD lebih leluasa tidak lagi milik Pemprov atau Pemkab, BUMD akan jadi aset bersama, sekarang masih proses drafting Raperda," tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini PT MBTK merupakan anak perusahaan Perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS) sehingga menurut Sri Wahyuni sangat memungkinkan untuk dibentuk BUMD.

"Target kita tahun depan BUMD ini sudah berdiri," tandasnya. (*)