Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Berani Dipecat PDIP Demi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto jelang pendaftaran Pilpres 2024.

Berikut rekam jejak Budiman Sudjatmiko yang jadi pembicaraan publik belakangan ini.

Sosok aktivis sekaligus politisi yang berani dipecat PDIP demi dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Budiman Sudjatmiko sukses menyedot perhatian publik

Apalagi kalau bukan soal sikap politiknya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Padahal Budiman masih berstatus sebagai kader PDIP

Siapakah Budiman Sudjatmiko sebenarnya?

Berikut rekam jejak Budiman Sudjatmiko setelah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024, pada Jumat (18/8/2023).

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Saat Prabowo - Budiman Sudjatmiko Deklarasi Relawan Prabu, Ganjar Ketemu Cak Imin, Sinyal Lovebird?

Budi Sudjatmiko hadir dalam Deklarasi Dukungan Prabowo Presiden 2024 Marina Convention Centre, Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Saudara Budiman sama saya kita berada di pihak yang berseberangan, dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Berselang beberapa tahun, kini Prabowo dan Budiman sepakat bersatu untuk meraih kemenangan menuju Prabowo Presiden 2024 nanti.

REKAM JEJAK

Pria kelahiran Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada 10 Maret 1970 itu mengabiskan masa kecilnya di Bogor, Jawa Barat. 

Budiman menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor. Kemudian, ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Cilacap dan lulus tahun 1986.

Saat SMA, Budiman sempat berpindah sekolah dari SMA Negeri 5 Bogor ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 

Ia lulus tahun 1989.

Budiman sempat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sayangnya, ia drop out karena menjadi aktivis. 

Di era kepempinan Presiden ke-2 RI Soeharto, Budiman terkenal sebagai aktivis reformasi yang menentang pemerintahan kala itu. 

Budiman juga sempat mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai yang lahir dari organisasi politik bernama Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) kisaran tahun 1994.

Adapun tujuan berdirinya organisasi tersebut, adalah sebagai wadah mahasiswa, buruh, aktivis, dan petani di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki cita-cita tentang sosialisme.

Pada 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Menteng, Jakarta Pusat, yang meluas hingga ke daerah sekitar.

Huru-hara yang kini dikenal sebagai peristiwa Kudatuli itu menewaskan sedikitnya 5 orang dan ratusan luka-luka.

Buntut peristiwa itu, sejumlah aktivis PRD ditangkap, tak terkecuali Budiman.

Pada tahun 1997, dia diadili dan divonis 13 tahun penjara karena dituding menjadi auktor intelektualis peristiwa Kudatuli.

Namun demikian, Budiman justru merasa “terselamatkan” karena masuk penjara.

Sebab, sejumlah rekannya di PRD menjadi korban penculikan rezim kala itu.

Meski begitu, Budiman hanya menjalani hukuman selama kurang lebih 3,5 tahun.

Sebab, pada Desember 1999, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberinya amnesti.

Budiman baru melanjutkan pendidikan tingginya setelah keluar dari penjara.

Ia menempuh studi Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Rela Dipecat PDIP Demi Dukung Prabowo, Ini Sosoknya dan Kisah Peristiwa Kudatuli

KARIR JADI POLITISI

Pernah mendekam di jeruji besi tak membuat Budiman berhenti terlibat dalam politik.

Ia melanjutkan karier politiknya dengan bergabung ke PDI Perjuangan pada tahun 2004.

Pada periode 2009—2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.

Pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial-Demokrasi Asia).

Sekarang ini, dia juga memegang posisi sebagai Pembina Utama di Dewan Pimpinan Nasional organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahuan RUU pembangunan pedesaan. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS