Partai Demokrat Minta Nama Koalisi Perubahan Diganti Buntut Duet Anies-Cak Imin, Begini Respons PKS

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Demokrat minta nama Koalisi Perubahan diganti buntut duet Anies-Cak Imin, begini respons PKS.

Partai Demokrat meminta poros pendukung Anies Baswedan mengubah nama koalisi usai PKB masuk dan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies.

Seperti diketahui bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi Anies dan Cak Imin digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023) siang.

Dengan adanya deklarasi Anies dan Cak Imin, Partai Demokrat merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai Nasdem.

Baca juga: Cabut Dukungan ke Anies, Demokrat Minta Nama Koalisi Diganti, Klaim AHY yang Gaungkan Perubahan

Baca juga: Daftar Nama Caleg Demokrat di DPRD Balikpapan di Pemilu 2024, Nomor Urut dan Link Download PDF DCS

Baca juga: Komitmen Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, PKS Harap Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan

Partai Demokrat pun resmi memberikan pernyataan keluar dari koalisi pengusung Anies sejak Jumat (1/9/2023) lalu melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Oleh karena itu, Partai Demokrat meminta koalisi baru Anies Baswedan untuk tidak menggunakan nama Koalisi Perubahan.

Hal ini lantaran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang pertama kali menggaungkan nama perubahan tersebut.

Permintaan penggantian nama koalisi ini pun mendapat respons beragam.

Salah satunya dari politikus PKS, Jazuli Juwaini.

Lantas, bagaimana respons politikus PKS soal permintaan Partai Demokrat untuk mengganti nama koalisi?

Baca juga: AHY Sebut sudah Move On dari KPP, SBY Umumkan Arah Koalisi Demokrat, Dukung Ganjar atau Prabowo?

Demokrat Minta Nama Koalisi Diganti

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tak selayaknya Nasdem dan koalisi barunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan nama koalisi perubahan lagi.

Pasalnya, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan dari Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan Nasdem, yang menggaungkan perubahan itu Mas AHY bertahun-tahun," ucap Herzaky dalam acara Gaspol di Kompas.com ditayangkan Sabtu (2/9/2023).

"Kita cari teman sejalan ketemu yang namanya Nasdem dan PKS lalu mencari capres dan punya kesepakatan piagam kerja sama perubahan," sambung dia.

Oleh sebab itu, Herzaky meminta koalisi baru antara Nasdem dan PKB yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa membuat nama koalisi baru. Demokrat menolak disebut keluar dari koalisi, karena yang membuat koalisi baru adalah Nasdem dan PKB.

"Ada orang yang tidak komitmen, mengapa masih bawa nama perubahan, buat nama baru lah. entah koalisi apa," katanya.

"Kita tidak hengkang tidak keluar, mereka yang buat koalisi baru," sambung Herzaky.

Herzaky juga menilai masyarakat sudah pintar memberikan penilaian terkait dengan arti perubahan yang diusung oleh Demokrat. '

Baca juga: Untung Rugi Demokrat Gabung PDIP atau Prabowo Usai Ditinggal Anies, dengan Ganjar Bisa Jadi Menteri

Dia menyebut, saat ini, Anies yang sudah bermitra dengan partai pendukung pemerintah belum tentu bisa membicarakan kritik kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini.

Adapun Anies saat ini didukung oleh Nasdem dan PKB, yang merupakan bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Herzaky, hal tersebut memberikan dampak ciutnya kritik-kritik pendukung Anies terhadap pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memilih cawapres dari partai koalisi pemerintah.

"Masyarakat ini kan pintar, sudah tau banget lah. jadi kalau teman-teman wah ini alternatif pemerintah? Kita tertawa. Jadi pendukung Anies juga sekarang enggak bisa mengkritik pak Jokowi. Cak Imin masa enggak menghormati cawapres," ucapnya.

"Tapi silakan beliau-beliau lah, karena bukan mitra koalisi lagi," ujar dia.

Hal senada diungkapkan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Ia meminta poros pendukung Anies Baswedan mengubah nama koalisi usai PKB masuk dan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies.

Diketahui, sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, Anies merupakan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang semula diisi NasDem, Demokrat, dan PKS.

"Ide perubahan adalah original dari kami, sehingga tetap menjadi tema misi Demokrat ke depan," kata Syarief kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Syarief menyebut partainya bahkan sudah menyerukan 14 agenda Perubahan yang langsung disampaikan oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia pun menyarankan koalisi pendukung Anies mencari nama lain.

"Baiknya nama lain," tandas Wakil Ketua MPR RI itu.

Baca juga: Manuver Politik Demokrat Usai Dikecewakan Anies dan Nasdem, Tim AHY Lebih Berpeluang Gabung Prabowo

Respons PKS

Politikus PKS Jazuli Juwaini merespons Partai Demokrat yang meminta bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan parpol pendukungnya untuk mengganti nama koalisi.

Menurutnya, PKS tidak begitu mempermasalahkan nama koalisi yang digunakan.

Namun ia menekankan, apabila nama tersebut belum paten, maka istilah itu boleh digunakan.

Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Ya kalau istilah itu relatif kan. Selama belum ada hak paten kan boleh saja," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jazuli mengatakan PKS ingin membangun koalisi untuk mengokohkan persaudaraan dan kebangsaan.

Meskipun Partai Demokrat kini sudah keluar dari Koalisi Perubahan.

"Tapi menurut saya, saya selalu dan PKS secara umum, lebih mengedepankan bagaimana yang membuat persodaraan kebangsaan itu kokoh, meskipun berbeda, meskipun tidak bersama dalam koalisi. Itulah yang PKS inginkan," tandasnya.

(TribunKaltim.co/Tribunvideo.com)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS