Petani dan Nelayan Demo DPRD Balikpapan, Tuntut Reforma Agraria

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Petani dan nelayan di Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (25/9/2023).

Mereka menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan reforma agraria, jaminan pasar, permodalan, dan pendampingan teknologi.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh petani dan nelayan di Balikpapan ini berlangsung tertib.

Petani dan nelayan yang mengikuti aksi ini mengenakan pakaian serba biru dan membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan mereka.

"Petani itu dibina, bukan dibinasakan," sebagaimana tertulis dalam salah satu spanduk. 

Baca juga: Dinas PU Targetkan Persoalan Banjir di Balikpapan Tersisa 16 Titik

"Tegakkan kedaulatan dengan selamatkan petani," tulis dalam spanduk lain. 

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Timur, Wahyu, mengatakan bahwa petani dan nelayan di Balikpapan masih banyak yang belum memiliki lahan secara legal.

Mereka juga belum mendapatkan bantuan dan pendampingan yang memadai dari pemerintah.

Pasalnya, dia mengungkapkan, rasio petani dan nelayan ini 95 persen menumpang di lahan milik orang lain, dalam artian tidak punya lahan harapan sendiri. 

Menurut Wahyu, masalah bantuan petani di kota Balikpapan ini belum terjadi pemerataan secara berkeadilan menjadi persoalan berikutnya. 

Baca juga: Fakta Terbaru Bule Bunuh Mertua di Kota Banjar, Terkuak Kronologi dan Dugaan Penyebab

"Padahal setiap tahun kan OPD-nya sudah pasti ada ya. Tapi belum ada dirasakan masalah pemerataan ini," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan bahwa petani dan nelayan di Balikpapan juga kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya.

Mereka juga kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan reforma agraria, jaminan pasar, permodalan, dan pendampingan teknologi," tegasnya. 

Wahyu menegaskan, hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Balikpapan. 

Seusai unjuk rasa, mereka masuk ke dalam Kantor DPRD Balikpapan untuk melakukan audiensi terkait tuntutan yang mereka bawa. (*)