Rencana Pj Gubernur Akmal Malik Sampaikan ke Pusat soal Tambang Ilegal di Kaltim

Tapi rekomendasi dan masukan dari masyarakat harusnya bisa beliau manfaatkan untuk diteruskan ke kementerian terkait," terangnya.

Eta sapaan karibnya, juga menyampaikan, setidaknya Akmal Malik bisa melihat persoalan di Kaltim, khususnya masalah lingkungan hidup ke pemerintah pusat.

Walaupun soal pertambangan kini kewenangannya berada di pemerintah pusat. Dia menegaskan jangan sampai warga di daerah yang justru dikorbankan.

Baca juga: Agenda Jokowi Tinjau Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara, Berjarak 25 Km dari Balikpapan

Pemerintah sudah seharusnya tak mudah menyerah untuk urusan ini. Terlebih, Indonesia dikenal sebagai negara yang demokratis sehingga suatu permasalahan bisa disampaikan langsung pimpinan daerah.

"Kami enggak ekspektasi tinggi ke Pj Gubernur ini. Tapi harapannya, soal kerusakan alam di Kaltim karena aktivitas tambang itu bisa disampaikan ke pusat," tuturnya.

"Apalagi beliau dari pusat, bisa ada kedekatan dengan presiden jadi penyampaiannya jauh lebih mudah," pungkas Eta.

(*)