Pilpres 2024

Putusan MK Disebut sebagai Upaya Langgengkan Kekuasaan, Politikus PDIP: Bagian Desain Besar Politik

Tanggapi putusan MK soal batas minimal usia capres cawapres, politikus PDIP sebut ada upaya langgengkan kekuasaan.

Penulis: Eni | Editor: Rita Noor Shobah
YouTube MK via Tribunnews.com
Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam sidang putusan gugatan batas usia minimun capres/cawapres, Senin (16/10/2023). Tanggapi putusan MK soal batas minimal usia capres cawapres, politikus PDIP sebut ada upaya langgengkan kekuasaan. 

Bahlil Lahadalia Akui Isu 3 Periode Darinya

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Dok Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila menyebut bahwa dirinya-lah yang pertama kali membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang," jelas Bahlil, Sabtu (28/10/2023).

"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media."

Bahlil mengaku tidak pernah diperintah siapa pun untuk mengangkat isu tersebut.

Ia menegaskan, isu tersebut murni dari hasil survei yang dilakukan Burhanuddin Muhtadi saat pandemi Covid-19.

"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," ujar Bahlil.

Bahlil mengaku heran saat ini isu tersebut kembali diangkat jelang Pilpres 2024.

Karena itu, Bahlil menegaskan dirinya-lah yang patut disalahkan atas isu penundaan Pemilu dan presiden 3 periode.

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih," tutupnya.

Baca juga: Live Streaming Putusan MK Gugatan Usia Capres Cawapres 70 Tahun, Gerindra Yakin Prabowo tak Dijegal

Hasto: Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, blak-blakan menyebut usulan presiden tiga periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

"Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved