Pemda Harusnya Izin Dulu ke Pengurus Partai, Jokowi Tanggapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi penurunan baliho pasangan bakal capres-cawapres yang diusung PDI-Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, saat dirinya melakukan kunjungan pada Selasa (31/10/2023).

Kepala Negara mengatakan, dirinya mengetahui soal pencopotan baliho itu dari laporan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Jokowi menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah.

Baca juga: Gibran Jadikan Jateng Medan Pertempuran Pilpres 2024, Cek Survei Siapa Capres Terkuat di Jawa Tengah

Namun, semestinya pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho.

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," ujar Jokowi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut.

Namun, Kepala Negara tak menjawab dengan lugas.

Ia hanya menegaskan, seluruh aparatur daerah harus netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tegasnya.

 Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi Kompas.com

Bantah Copot Baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Sebut Hanya Digeser demi Estetika

Sosok yang perintahkan untuk mencopot baliho Ganjar-Mahfud memberikan klarifikasi terkait aksi tersebut.

Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencopotan baliho dan bendera PDIP di Gianyar, Bali.

Jenderal bintang dua itu mengatakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak ada pencopotan baliho dan spanduk.

Pernyataan itu disampaikan Mahendra pada Selasa (31/10).

Baca juga: 4 Hasil Survei Capres Cawapres 2024, Litbang Kompas hingga Ipsos, Siapa Terkuat di Pulau Jawa?

“Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra.

Mahendra mengatakan bahwa yang dilakukan aparat saat itu hanya menggeser sementara alat sosialisasi partai.

Baliho digeser agar estetika di lokasi yang dikunjungi Presiden Jokowi tetap terjaga.

Menurut Mahendra, setelah kunjungan selesai, baliho tersebut dipasang kembali.

Mahendra mengatakan bahwa tidak ada maksud lain kecuali kegiatan bisa berjalan dengan nyaman.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu menurut pantauan Tribun Bali, baliho parpol memang sempat diturunkan saat Jokowi berkunjung ke Pasar Bulan Batubulan, Bali.

Baliho tersebut diletakan di pinggir lahan kosong.

Dilansir dari Tribun Bali, baliho tersebut sudah dipasang di tempat semula.

Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho itu telah dipasang seusai Jokowi meninggalkan pasar.

"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya, seperti dilansir Tribunnews.com dengan judul Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Banteng Jangan Diganggu, Kalau Dia Bangun Brutal.

Respons PDIP Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot: Banteng Kalau Diam Jangan Diganggu

Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP jelang Presiden Jokowi datang ke Bali.

Adapun baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan petugas Satpol PP menurunkan baliho Ganjar-Mahfud viral di media sosial.

Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut diketahui menjelang kunjungan Presiden Jokowi di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Melalui video yang tersebar terlihat juga aparat TNI/Polri yang ikut dalam penurunan baliho itu.

Sejumlah narasi yang muncul menyebutkan penurunan baliho itu terkait kehadiran Presiden Jokowi di Bali.

Terkait hal tersebut Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi membenarkan pencopotan atribut parpol termasuk baliho Ganjar-Mahfud itu terkait dengan kunjungan Jokowi di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Inilah Hasil Survei Capres Cawapres 2024 3 Bulan Terakhir, Elektabilitas Prabowo vs Anies vs Ganjar

Ia mengatakan pencopotan itu atas perintah Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ucapnya dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Selasa (31/10/2023).

Ia juga mengatakan penurunan atribut parpol itu diberlakukan terhadap semua atribut parpol di sekitar lokasi kunjungan Jokowi tanpa memandang dari partai atau koalisi mana.

Hal itu dilakukan untuk menunjukkan netralitas.

"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya,”

“Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya. Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," ujar dia.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun geram terhadap aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan itu terjadi di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komarudin mengatakan Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut kandang Banteng.

Dia meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.

Namun, dia mengingatkan agar tak mengganggu banteng.

"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," ujar Komarudin.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.

Adapun Jokowi melakukan kunjungan ke Bali diagendakan untuk meninjau secara langsung proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Sukawati.

Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar.

Selanjutnya, Jokowi juga akan menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada para penerima manfaat yang digelar di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar.

Mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden Jokowi akan membuka secara resmi World Hydropower Congress 2023.

Acara tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung. 

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS