Kunker Komisi V DPR RI di Simpang Rapak
Muhaimin Ingin Langkah Konkret Penanganan Infrastruktur Jalan Simpang Rapak Balikpapan
Kedatangan rombongan itu, di sambut oleh Sekertariat Daerah (Setdakot) Balikpapan Muhaimin; didampingi Kepala Dinas Perhubungan.
Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Kunjungan kerja Anggota Komisi V (DPR RI) di SPBG, Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/11/2023). Sekdakot Balikpapan, Muhaimin, menyatakan, sudah bisa menjadi angin segar dan solusi untuk bisa menuntaskan usulan Jangka Panjang dalam merealisasikan pembangunan di Simpang Muara Rapak Balikpapan.
Di sisi lain, dikutip dari berbagai media, Kementerian PUPR mengusulkan untuk membangun terowongan atau underpass, bukan flyover lantaran dinilai mengganggu estetika kota karena dinilai terlalu tinggi.

Adanya kunker ini, kata Muhaimin, sudah bisa menjadi angin segar dan solusi untuk bisa menuntaskan usulan Jangka Panjang dalam merealisasikan pembangunan di Simpang Muara Rapak Balikpapan.
"Sehingga kami mengharapkan pascapertemuan ini ada keputusan apakah nanti akan dibangun underpass ataukah dengan flyover, kami siap menerima," tuturnya.
"Yang jelas kita menginginkan bahwa ada langkah konkret, agar kemudian tidak terjadi lagi kecelakaan di Simpang Rapak ini," pungkasnya.
(*)
Tags
Running News
infrastruktur
Muhaimin
simpang rapak balikpapan
kecelakaan simpang rapak balikpapan
Simpang Rapak
Balikpapan
Kalimantan Timur
TribunKaltim.co
Budi Susilo
Berita Terkait
Berita Terkait: #Kunker Komisi V DPR RI di Simpang Rapak
DPR RI Dorong Pembangunan Flyover di Simpang Muara Rapak Balikpapan |
![]() |
---|
Pembangunan Flyover di Simpang Muara Rapak Balikpapan Berlanjut, Butuh Anggaran Rp500 Miliar |
![]() |
---|
Pembangunan Flyover jadi Kesepakatan Penanganan Infrastruktur Jalan Simpang Rapak Balikpapan |
![]() |
---|
BREAKING NEWS: Komisi V DPR RI Kunker ke Balikpapan, Bahas Penanganan Infrastruktur Simpang Rapak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.