20 Ribu Kades Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024? PKS Singgung Etika, PDIP Minta Bawaslu Tegas

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) seperti perangkat desa tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu capres-cawapres.

Ronny mengatakan aturan itu sudah tertuang dalam Pasal 280 UU Pemilu 2017 dan UU ASN.

"Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," katanya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Terkait acara mendukung Prabowo-Gibran, Ronny meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut perangkat desa yang mendukung dan hadir di dalamnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat ketika ditemukan pelanggaran dalam acara deklarasi Prabowo-Gibran tersebut.

"Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada calon tertentu," ujar Ronny.

Secara lebih luas, Ronny mengatakan deretan peristiwa selama proses Pilpres 2024 ini dikhawatirkan akibat adanya intervensi dari pihak pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut lantaran anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Ini harus menjadi perhatian kita dan aware," kata Ronny. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bawaslu Kaget, Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran di GBK, PKS: Susah Kalo Penguasa tak Punya Etika!