Puluhan Ribu Kepala Desa dalam Masalah, Buntut Dugaan Dukungan Capres, Apdesi: Siap Hadapi Risiko

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Puluhan ribu Kepala Desa dalam masalah.

Ditengarai buntut dugaan dukungan Capres 2024 tertentu.

Apdesi menyatakan siap menghadapi risiko.

Saat ini acara berhimpunnya kepada desa belum lama ini tengah diselidiki Bawaslu RI.

Persisnya Silaturahmi Nasional atau Silatnas Desa Bersatu yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi ) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad atau Minggu (19/11/2023), bermasalah.

Acara yang dihadiri kepala desa se-Indonesia itu dipersoalkan lantaran berisi pemberian dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Baca juga: Prabowo Subianto Asuh Anak Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Insiden Kecelakaan Pesawat di Pasuruan

Baca juga: 3 Hasil Survei Capres 2024 November 2023, Anies Baswedan vs Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo

Baca juga: 2 Hasil Survei Capres Cawapres 2024, Prabowo Subianto Berpotensi Ulang Kenangan di Jawa Barat

Bawaslu DKI Jakarta pun memanggil induk organisasi kepala desa se-Indonesia itu.

"Kemudian ini teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil Apdesi. Kalau enggak salah Senin ini untuk meminta keterangan dari Apdesi," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (27/11/2023).

Bawaslu sedang mendalami dugaan pelanggaran sebagaimana laporan diterima.

"Jika ada dugaan pelanggaran tentu akan kami dalami sesuai dengan laporan pengawasan karena pada saat statement itu laporan pengawasan sedang dibuat," ucap Rahmat.

Baca juga: Prabowo Subianto Bela Presiden Jokowi, Pertanyakan Apa Salahnya Membangun Dinasti Politik

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia Silatnas Desa Bersatu 2023 ke Bawaslu pada Kamis (23/11/2023) lalu.

Laporan dilayangkan karena panitia acara itu dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Laporan diterima Bawaslu dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 015/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada 23 November 2023.

"Ini yang kita laporkan adalah panitianya. Panitianya yang membuat pernyataan di situ yang mengundang," kata Koordinator AMPPJ Sheera Prayuna saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis lalu.

Sheera menduga panitia acara itu turut melakukan mobilisasi terhadap aparat desa untuk mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

Menurut Sheera, panitia Silatnas Desa Bersatu telah melanggar Peraturan KPU Pasal 74 Nomor 15 Tahun 2023.

Sebab, menurutnya, pasal itu turut mengatur aparatur negara sipil, pejabat fungsional, pejabat struktural untuk tidak mengarahkan dukungan ke pasangan calon tertentu.

"Kami menenggarai kuat bahwa berdasarkan hasil temuan dan kajian kami, bahwa pertemuan itu sebagai bagian upaya untuk memobilisisasi dukungan mengarahkan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu," ujar dia.

Baca juga: Berita Terkini Koalisi Partai Capres 2024 dan Partai Pengusung Anies, Ganjar, Prabowo Subianto

Sheera mengatakan pihaknya turut menyertakan kronologi serta bukti yang terjadi saat acara Desa Bersatu.

Barang bukti yang dimaksudkan, kata Sheera, adalah pemberitaan media massa, bukti audio visual yang disimpan dalam satu flasdisk.

Selain itu, ia juga membawa beberapa saksi dan bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Sheera menambahkan beberapa saksi yang juga akan dihadirkan yakni orang yang hadir langsung di acara itu.

"Harapannya, Bawaslu itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindak setiap bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu," ucap dia.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan tengah mendorong jajarannya untuk memproses laporan secara cepat sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

"Ini bukan nunggu laporan, kita kan lagi penelusuran, yang kasus APDESI itu, lagi ditelusuri teman-teman. Kami lagi nge-push teman-teman untuk melakukan penelusuran dengan cepat, penelusuran sebelum masa kampanye berlangsung," kata Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Bagja menyampaikan, memang ada beberapa laporan yang masuk mengenai perangkat desa.

Meski, ia tidak memerinci secara jelas lantaran belum mengeceknya satu per satu.

"APDESI baru satu, baru penelusuran. Belum tahu kalau laporan (yang lain) ya. Tapi laporan satu-dua, masih kita cek syarat formil materilnya. Walaupun demikian, penelusuran sudah dilakukan," ucap Bagja.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Lautan Manusia di Makassar, Pasangan Mahfud MD Minta Relawan Waspada Kecurangan

Sebab, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah mengatur kepala desa dan aparat desa dilarang terlibat atau dilibatkan dalam tim kampanye.

Aparatur desa sendiri meliputi sekretaris desa, penjabat fungsional, dan pengurus wilayah. Adapun jabatan RT maupun RW tidak termasuk di dalamnya.

"Jika ketahuan maka akan ada sanksinya. Larangan itu masuk dalam larangan kampanye, kemudian itu bisa masuk tindak pidana Pemilu. Jadi saya minta berhati-hati kepada kepala desa dan aparatur desa," ucap Bagja.

Terkait laporan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhari mengatakan siap menerima risiko atas dukungan organisasinya kepada pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan, acara Silatnas Desa Bersatu yang memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo-Gibran tersebut adalah kegiatan rutin tahunan, sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan.

"Pada prinsipnya kami Desa Bersatu melakukan kegiatan rutin tahunan Silatnas Desa Bersatu 2023 dan kami siap jika harus menghadapi resiko," ucap Sunan saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (25/11/2023).

Baca juga: Jadwal Kampanye Ganjar Pranowo, Capres PDIP Start dari Papua, Cawapres Mahfud MD Pilih Aceh

Sunan juga membantah acara yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu adalah sebuah mobilisasi.

"Peserta 20.000 aparat kepala desa dari 8 organisasi itu, itu bukan mobilisasi, itu bergerak sendiri," katanya.

Ia juga menyebut, silaturahmi nasional adalah agenda membawa kepentingan desa dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR-RI.

"Makanya kenapa kemarin kita adakan demo juga, lanjutan dari aspirasi perangkat desa. Kan itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada desa," ucapnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Kepala Desa Se-Indonesia Hadapi Masalah Gara-gara Prabowo dan Gibran, Ketua: Kami Siap Hadapi Risiko