Timnas AMIN Ragukan Kerja KPU, Tahapan Kampanye Mulai, Tapi Jadwal Debat Capres Cawapres Belum Jelas

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias IKN Nusantara terkini. 

Timnas AMIN (Anies - Muhaimin) ragukan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bukan tanpa alasan gerbong politik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meragukan kerja-kerja KPU di Pilpres 2024.

Tahapan kampanye Pilpres 2024 mulai, tapi jadwal debat capres cawapres belum jelas.

Baca juga: Cak Imin Ungkap Beri Syarat Khusus ke Anies Baswedan, Enggan Jadi Wapres Seperti yang Kemarin

Baca juga: Sindiran Cak Imin Soal Mie Instan, Cawapresnya Anies Baswedan: Nanti Lahir Pemimpin-Pemimpin Instan

Baca juga: PKB dan PKS Tak Solid Soal IKN Nusantara, Cak Imin Ingin Lanjutkan, Anies Baswedan Kritik Keras

Melansir Kompas.com, Timnas Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mempertanyakan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggelar debat calon presiden dan calon wakil presiden.

Pasalnya, hingga hari ini, Selasa (28/11/2023) belum ada jadwal debat capres-cawapres yang diterima oleh Timnas AMIN.

"Ini ada apa KPU sampai sekarang belum umumkan jadwal debat, padahal kan sudah memasuki tahapan kampanye. Jangan sampai mereka memang tidak siap untuk menyukseskan Pilpres 2024," ujar Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN, Muhammad Ramli Rahim.

Ramli mengatakan, jadwal debat capres dan cawapres yang tak kunjung dirilis dapat mempengaruhi persiapan kontestan sebelum mengikuti debat.

"Jangan sampai kemudian ini merugikan untuk pasangan calon, karena perlu ada persiapan serius dari pasangan capres-cawapres," ucap dia.

Catatan Kompas.com, hingga saat ini KPU belum merilis jadwal debat capres-cawapres.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya saat ini belum melakukan rapat koordinasi tim terkait hal tersebut.

"Kami belum rapat dengan tim kampanye capres-cawapres," kata Idham saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/11/2023).

Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan jadwal pasti penyelenggaraan debat capres-cawapres.

Kendati demikian, pihaknya memastikan akan mengumumkan jadwal tersebut jika sudah ada.

"Jika sudah ada pasti dipublikasikan," jelas dia.

Baca juga: Beda dengan Anies Baswedan yang Kritik IKN Nusantara, Prabowo Justru Tambah Dana Pembangunan IKN

Nasib IKN usai Jokowi Lengser

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. (Kompas.com)
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi bahan perbincangan oleh para calon presiden (Capres).

Tiga Capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda terkait proyek IKN tersebut.

Ada Capres yang bersedia melanjutkan proyek warisan Jokowi tersebut dan ada juga yang terang-terangan menolak proyek yang sedang digarap pemerintah itu.

Berikut ulasan Tribunnews.com terkait sikap para Capres terhadap proyek IKN Jokowi jika terpilih menjadi presiden:

Anies Baswedan

Calon presiden (capres), Anies Baswedan mengomentari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komentar itu dilontarkannya saat Anies menjawab pertanyaan dari panelis dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi dalam Pilpres 2024, ada seorang panelis yang menanyakan mengenai pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Panelis tersebut merupakan peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro.

Dengan pertanyaan itu, Anies pun menjawab tujuan dari IKN ini malah menimbulkan pertimpangan baru.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies menjawab pertanyaan dari panelis.

Ia juga menjelaskan cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan.

Seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia."

"Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan,"

Anies juga menjabarkan bahwa hal itu menimbulkan ketimpangan baru.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.

Ganjar Pranowo

Calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti pembangunan infrastruktur hingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Demikian disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Awalnya, Ganjar berbicara bahwa Gelora Bung Karno menjadi saksi bagaimana pidato Presiden Pertama RI itu selalu menggetarkan.

Satu di antaranya dedication of life yang mengajarkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Disini mengajarkan kita agar bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan mengabdi kepada perorangan ataupun kelompok.

Disini juga harkat dan martabat bangsa tampil, mimpi bung karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan bedikari mulai diwujudkan," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan bahwa Presiden Jokowi pun mewujudkan mimpi Bung Karno tersebut.

Dia memuji Eks Gubernur DKI Jakarta itu yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.

"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset, mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak Puan tadi sampaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.

Hal itu tidak bisa terlaksana jika PDIP tidak kembali memenangkan Pemilu 2024.

"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Ibu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran ombak sekeras apapun," pungkasnya.

Baca juga: Jalan Penajam-Buluminung Mulai Dikerjakan demi Akses ke IKN Nusantara Mudah

Prabowo Subianto

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengklaim jika pasangan mereka 100 persen akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono merespons kritikan Anies Baswedan terkait pembangunan IKN.

“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan. Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Budisatrio dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).

Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan.

Sebab IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan pembangunan di Indonesia.

Budisatrio menilai hal tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris.

Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.

“Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.

Budisatrio meyakini perhatian dunia internasional akan mengarah pada IKN, ditambah lagi investasi akan masuk sehingga ekonomi bisa tumbuh secara cepat.

"Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," ujarnya.

Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.

Dimana, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS